
'Bailout Langkah Tepat Pemerintah Selamatkan BPJS Kesehatan'
Gita Rossiana, ²©²ÊÍøÕ¾
07 August 2018 15:35

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾Â - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memang perlu mendapat suntikan pemerintah untuk mengatasi defisit keuangan. Pasalnya, opsi menaikkan iuran dan membatasi jenis jaminan dianggap tidak layak.
Direktur Eksekutif AAUI Dody A.S Dalimunthe menjelaskan saat ini masyarakat sangat membutuhkan biaya saat sakit di saat kondisi keuangan masyarakat berpenghasilan rendah atau tidak berpenghasilan belum memungkinkan untuk membiayainya. Akibatnya, opsi menaikkan iuran dan membatasi jenis jaminan bisa dianggap tidak layak.
"Oleh karena itu intervensi pemerintah Masih diperlukan untuk membiayai defisit BPJS Kesehatan," kata dia kepada ²©²ÊÍøÕ¾, Selasa (7/8/2018).
Sementara penyebab terjadinya defisit di tubuh BPJS Kesehatan, menurut Dody terjadi karena ketidakseimbangan antara pendapatan iuran dengan klaim. Hal ini terutama oleh sembilan penyakit kritis seperti penyakit jantung , gagal ginjal, stroke, dan lainnya.
"Ketidakseimbangan tersebut karena biaya-biaya penyakit kritis yang besar dan tidak tertutupi dengan total iuran BPJS Kesehatan,"kata dia.
Apalagi, menurut Dody, 98 juta peserta BPJS Kesehatan merupakan penerima bantuan iuran (PBI) sehingga menjadi beban APBN.
"Bisa dikatakan besarnya iuran ini di bawah harga keekonomian pelayanan minimal," papar dia.
(ray/ray) Next Article Luhut Buka Suara Soal Rencana Bailout BPJS Kesehatan
Direktur Eksekutif AAUI Dody A.S Dalimunthe menjelaskan saat ini masyarakat sangat membutuhkan biaya saat sakit di saat kondisi keuangan masyarakat berpenghasilan rendah atau tidak berpenghasilan belum memungkinkan untuk membiayainya. Akibatnya, opsi menaikkan iuran dan membatasi jenis jaminan bisa dianggap tidak layak.
"Oleh karena itu intervensi pemerintah Masih diperlukan untuk membiayai defisit BPJS Kesehatan," kata dia kepada ²©²ÊÍøÕ¾, Selasa (7/8/2018).
"Ketidakseimbangan tersebut karena biaya-biaya penyakit kritis yang besar dan tidak tertutupi dengan total iuran BPJS Kesehatan,"kata dia.
Apalagi, menurut Dody, 98 juta peserta BPJS Kesehatan merupakan penerima bantuan iuran (PBI) sehingga menjadi beban APBN.
"Bisa dikatakan besarnya iuran ini di bawah harga keekonomian pelayanan minimal," papar dia.
Seperti diketahui, pemerintah menyatakan siap menambal defisit atau melakukan bailout ke BPJS Kesehatan menyusul defisit yang selalu dialami badan itu.
Saat ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah melakukan audit terhadap BPJS Kesehatan, di mana hasil dari audit itu akan digunakan pemerintah untuk memilih opsi penyelamatan yang tepat.Â
Saat ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah melakukan audit terhadap BPJS Kesehatan, di mana hasil dari audit itu akan digunakan pemerintah untuk memilih opsi penyelamatan yang tepat.Â
(ray/ray) Next Article Luhut Buka Suara Soal Rencana Bailout BPJS Kesehatan
Most Popular