²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾- Penerbitan PP No.81 Tahun 2019 yang memuat aturan kenaikan royalti untuk komoditas bijih nikel dari 5% menjadi 10% sangat mengecewakan penambang nikel. Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy K Lengkey menyebutkan asosiasi sangat kecewa dengan aturan ini, namun jika pemerintah hadir dalamÌýÌý aturan tata niaga nikel domestik yang bisa mendorong harga nikel bisa mengikuti HPM maka aturan royalti ini tidak akan menjadi masalah.

Ìý

Selengkapnya saksikan dialogÌý Muhammad Gibran dan Head of Research ²©²ÊÍøÕ¾, Arif Gunawan dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy K Lengkey dalam Closing Bell, ²©²ÊÍøÕ¾ (Kamis, 12/12/2019)