
Soal Rights Issue, Bos BTN Beberkan Update Terbarunya!

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Bank BUMN dengan fokus pada kredit pemilikan rumah (KPR), PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) berencana menambah modal dengan skema memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue pada tahun 2022 mendatang.
Direktur Utama BBTN, Haru Koesmahargyo mengungkapkan, rencana rights issue tersebut sudah masuk dalam rencana bisnis bank (RBB) di tahun ini, namun, pelaksanaannya baru akan dilakukan pada 2022.
Rencananya, dana yang dihimpun dari rights issue itu akan digunakan untuk menggenjot penyaluran kredit perseroan.
"BTN telah menuangkan ke dalam rencana bisnis 2021 untuk penerbitan saham baru. Kapannya itu 2022, tapi di 2022 yang mana kita lihat nanti situasi pasar, yang penting upaya penambahan modal digunakan memperkuat penyaluran kredit ke depan," ungkap Haru, dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (28/7/2021).
Sementara itu, mengenai potensi dilusi pemegang saham, saat ini, kata Haru masih dalam tahap pembahasan dengan Kementerian Keuangan.
"Dilusi dan sebagainya ini ranah pemegang saham mayoritas pemerintah akan memutuskan terlebih dahulu atas usulan BTN, kami masih menunggu, sedang digodok di Kemenkeu," kata eks Direktur Keuangan Bank BRI itu.
Sebelumnya, rencana rights issue ini sempat mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (17/6/2021). Haru menargetkan, aksi korporasi ini bisa terealisasi di awal tahun depan.
"Di luar itu program yang kami masukkan di awal 2022 adalah penambahan modal BTN karena kami memang sangat membutuhkan penambahan modal untuk mengoptimalkan kapasitas penyaluran kredit," kata Haru.
Dia mengungkapkan saat ini kapasitas modal perusahaan masih sangat terbatas. Hingga akhir Maret 2021, capital adequacy ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal perusahaan hanya mencapai 17%. Sedangkan dari sisi modal tier 1 pemenuhannya hanya 12%.
"Jadi dengan penambahan modal kapasitas untuk memberikan pinjaman bisa lebih besar," imbuhnya.
Informasi saja, sampai dengan Juni 2021, BBTN telah menyalurkan kredit sebesar Rp 265,9 triliun. atau tumbuh 5,59% secara tahunan (yoy) dari sebelumnya 251,83 triliun.
Pertumbuhan kredit itu masih ditopang penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi yang menjadi motor utama penggerak penyaluran kredit Bank BTN dengan kenaikan sebesar 11,17% yoy menjadi Rp 126,29 triliun per kuartal II/2021.
Dari segmen KPR Non-subsidi juga tumbuh perlahan di level 0,90% yoy menjadi Rp 80,59 triliun. Kredit konsumer non-perumahan juga tercatat meningkat di level 17,47% yoy menjadi Rp5,43 triliun pada kuartal II/2021.
Adapun, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat sebesar 31,84% yoy menjadi Rp 298,38 triliun pada kuartal II/2021 dari Rp226,32 triliun di periode yang sama tahun lalu.
Hal ini menyebabkan likuiditas perseroan cukup longgar dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) menurun sebesar 2.216 bps hingga ke level 89,12% di kuartal II/2021.
Di sisi lain, BTN juga akan mendapatkan tambahan untuk modal tier 1 dan CAR melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 2 triliun pada tahun depan.
Hal ini terungkap dari hasil rapat Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (14/7/2021) dan pengajuan PMN kepada 12 BUMN (termasuk BTN) disetujui DPR.
(tas/tas) Next Article Mohon Maaf! BTN Tak Bagi Dividen Laba 2020, Ini Alasannya
