²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) melakukan perubahan nomenkaltur untuk melancarkan transformasi bisnis yang tengah berlangsung. Perubahan ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2022.

Perubahan nomenklatur, RUPST memutuskan pengalihan tugas dan jabatan Direktur Human Capital dan Pengembangan menjadi Direktur Human Capital Management. Dengan begitu, dewan direksi WIKA menjadi :

Direktur Utama : Agung Budi Waskito

Direktur Operasi I : Hananto Aji

Direktur Operasi II : Harum Akhmad Zuhdi

Direktur Operasi III: Rudy Hartono

Direktur Human Capital Management : Hadjar Seti Aji Direktur QHSE : Ayu Widya Kiswari

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Adityo Kusumo

Baca: Jreng, Erick Thohir Mau Merger HK-WSKT dan PTPP-WIKA

Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito mengungkapkan penyesuaian yang terjadi akan membawa perusahaan bergerak lebih solid, terutama dalam mendukung langkah transformasi bisnis yang lebih optimal.

"Sejalan dengan tujuan tersebut, WIKA juga berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi dari Kementerian BUMN sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna diantaranya meningkatkan tata Kelola dalam hal pengambilan proyek dan mengoptimalkan manajemen arus kas," lanjut Agung dalam keterangan resmi, Jumat (5/5/2023).

Perusahaan pun memiliki sejumlah strategi untuk menghadapi tantangan tahun ini. Hingga Maret 2023 WIKA telah memperoleh kontrak baru sebesar Rp 6,1 Triliun.

Agung mengungkapkan kontribusi terbesar raihan kontrak baru berasal dari segmen industri, kemudian segmen energi dan industrial plant. Selain itu, segmen infrastruktur dan bangunan gedung, realti dan properti, serta investasi juga menjadi pendorong.

Dalam kontrak baru tersebut, ada proyek Pembangunan Gedung Business Centre dan Lanjutan Landscape Poltekpar Bali. Proyek ini sebelumnya dipercayakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) kepada WIKA dengan lingkup pekerjaan struktur, arsitektur, MEP, site development dan landscape senilai Rp 101,56 Miliar.

Agung BW mengungkapkan proyek Gedung Business Centre dan Lanjutan Landscape Poltekpar Bali menggunakan mekanisme pembayaran monthly progress. Dia menegaskan mekanisme ini sejalan dengan strategi WIKA untuk memperkuat kondisi finansial.

Pada proyek ini, WIKA akan mendukung program Kemenparekraf dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang kepariwisataan. Dengan begitu sektor pariwisata tanah air pun mampu bersaing secara global melalui penyempurnaan rencana pembangunan kawasan Poltekpar.

Gedung Business Centre akan menampilkan ciri khas desain bangunan Bali yang mendetail dengan estetika tinggi dan sentuhan kemegahan pada bagian koridornya yang selaras dengan Amphitheatre serta memiliki kapasitas menampung hingga 7.500 orang.

"Kami berkomitmen untuk mengerahkan kemampuan terbaik WIKA untuk menyelesaikan proyek ini secara tepat waktu dan tepat mutu," jelas Agungnya.

Sebagai informasi, selain perubahan nomenklatur, RUPST ini juga membahas agenda lain, yakni Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Untuk Tahun Buku 2022. Kemudian Persetujuan Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022.

Terakhir, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan.

Baca: Berkat Proyek Ini, WIKA Catat Penjualan Rp 4,35T di Kuartal I

(rah/rah) Next Article Mantap! Wijaya Karya Borong 4 Penghargaan Ini