²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøվ Indonesia -Ìýµþos jalan tol Jusuf Hamka mengatakan Kementerian Keuangan memiliki utang Rp Rp 179 miliar kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk CMNP. Nilai tersebut berasal dari utang deposito dan giro ditambah denda yang diklaim merupakan hak CMNP setelah Bank Yama dilikuidasi pemerintah. 

Baca: Jusuf Hamka Tagih Utang Rp179 M, Sri Mulyani Buka Suara!

Mengutip berita acara kesepakatan jumlah pembayaran berkop surat Kementerian Keuangan yang diterima ²©²ÊÍøÕ¾, tertulis bahwa Mahkamah Agung telah memutuskan pada 15 Januari 2010, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan harus membayar deposito berjangka senilai Rp 78,84 miliar dan giro Rp 76,09 juta.

Putusan hukum itu juga meminta pemerintah membayar denda 2% setiap bulan dari seluruh dana yang diminta CMNP hingga pemerintah membayar lunas tagihan tersebut.

Kemudian CMNP juga sempat mengajukan permohonan teguran ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar pemerintah melaksanakan putusan yang telah inkracht tersebut.

Kemudian perwakilan pemerintah bertemu dengan CMNP dan meminta pembayaran dilakukan hanya pokok saja alias tanpa denda.

CMNP keberatan atas permintaan tersebut dan meminta pemerintah tetap membayar denda. Akhirnya kedua pihak sepakat untuk membayar pokok dan denda dengan total nilai Rp 179,5 miliar. Pembayaran itu akan dilakukan dua tahap, yakni pada semester pertama tahun anggaran 2016 dan semester pertama 2017, dengan masing-masing nilai Rp 89,7 miliar.

Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD pun mengatakan bahwa sebenarnya masalah utang pemerintah kepada pihak swasta telah menjadi sorotan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo telah dua kali memerintahkan jajarannya untuk membayar utang kepada pihak swasta atau rakyat dalam dua kali rapat resmi, yakni pada 23 Mei 2022 dan 13 Januari 2023.

"Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya utang kita menagih dengan disiplin. Kita juga kalau kita punya utang kita harus membayar. Itu perintah Presiden," katanya dalam keterangan resmi secara virtual yang ditayangkan Minggu (11/6/2023).

Baca: Kronologi Jusuf Hamka Tagih Utang Rp 179 Miliar ke Negara

Mahfud mengatakan menyikapi perintah Presiden Jokowi dalam rapat 23 Mei 2022, kementeriannya telah mengeluarkan Keputusan Menkopolhukam nomor 63/2022 pada 30 Juni 2022. Isi keputusan tersebut adalah meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai utang ke pemerintah dan sudah diwajibkan oleh pengadilan.

"Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, dan kepolisian, dan termasuk kumham," kata Mahfud.

"Dan kalau memang ada [utang], berdasarkan keputusan tim yang kami bentuk, dan berdasarkan arahan Presiden dalam dua kali rapat resmi supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan wajib membayar," kata Mahfud.

(mkh/mkh) Next Article Jusuf Hamka Katanya Punya Utang ke Negara, Gimana Pak Mahfud?