²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan secepatnya menyelesaikan persoalan dana pensiun (dapen) perusahaan BUMN yang bermasalah. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, pada akhir bulan ini akan memiliki data yang konkret

"Yang mungkin akhir bulan ini pun kita akan punya laporan konkret siapa yang kita lihat memang kondisinya baik, siapa yg tentu ada fraud atau ada korupsi yang akan kita laporkan ke kejaskaaan," ujarnya pada acara Indonesia Re International Conference di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (4/7).

Baca: Bahana Sekuritas Ditunjuk Jadi Lead Advisor Investasi BNCT

Setelah mengantongi data konkret tersebut, Erick menegaskan, akan segera melaporkan pada Kejaksaan Agung (Kejagung). Artinya, akan ada penindakan hukum lebih lanjut mengacu pada data-data yang ditemukan.

"Tapi tunggu final daripada data due diligence," imbuhnya.

Sebagai informasi, Kementerian BUMN saat ini sedang membenahi dana pensiun (dapen) perusahaan pelat merah yang memiliki Rasio Kecukupan Dana (RKD) dibawa 100%. Diantara 22 dapen tersebut, sebanyak 16 perusahaan BUMN ada yang yield investasinya di bawah 6%. 4 perusahaan diantaranya, ada yang memiliki yield investasi dibawah 2% dan terindikasi kasus korupsi.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, adapun kekurangan kebituhan dapen BUMN yang bermasalah sekitar Rp 12 triliun. Hal ini membuat Kementerian cemas akan melahirkan kasus Jiwasraya - Asabri Jilid II.

"Karena kan ekstrem ya kalau SBN aja 6% masa investasinya cuma 2% kan nggak masuk akal. Pasti ada sesuatu. Jadi ada 4 dapen yang akan kita investigasi di luar Pelindo," kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Sayangnya, hingga saat ini pihaknya belum dapat mengungkapkan secara rinci terkait 4 dapen bermasalah yang dicurigai melakukan korupsi tersebut.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan terkait persoalan dana pensiun BUMN yang bermasalah, selain ada oknum yang tidak bertanggung jawab alias korupsi, mayoritas penempatan dapen ditempatkan pada instrumen investasi yang tidak tepat.

"Yang salah (penempatan) investasi. Tidak korupsi, karena market pasar," kata Erick saat ditemui di gedung Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (25/5).

Namun, jika tidak ada tindak pidana korupsi, lanjut Tiko, masing-masing dapen BUMN yang bermasalah tersebut harus dapat memenuhi Rasio Kecukupan Dana (RKD).

Kejagung Tunggu BUMN Lapor Soal Dapen

Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumadena Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu Kementerian BUMN untuk bekerjasama dalam melakukan penyelidikan.

"Kami masih menunggu. Dan kami mengapresiasi BUMN jika mau bekerja sama. (Laporan) belum kami terima," kata Ketut saat dihubungi oleh ²©²ÊÍøÕ¾, Senin (12/6).

Penyelidikan kasus dapen BUMN yang saat ini masih bergulir yaitu korupsi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Pelindo. Kejagung menyebut, kerugian dana ditaksir mencapai Rp 148 miliar dan akan berkembang terus menjadi 40 saksi.

Ketut menambahkan, modus korupsi tersebut menyangkut adanya fee makelar dan harga tanah yang di markup oleh oknum dana pensiun perusahaan plat merah ini.

Perkara ini diawali dari adanya dugaan penyimpangan pengadaan lahan pada BUMN PT Pelindo periode 2013 hingga 2019. Pengadaan lahan itu menggunakan dana pensiun karyawan Pelindo. Di samping perkara pengadaan tanah, Ketut mengatakan ada kesalahan reinvestasi saham yang dilakukan oleh pihak DP4 sehingga menimbulkan kerugian.

Dengan begitu, Ketut menyatakan akan ada penambahan kerugian hingga Rp150 miliar lagi dalam kasus ini.

(fsd/fsd) Next Article Pak Erick, KPK Belum Dapat Dokumen Pengajuan Audit Dapen BUMN