²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Emiten tambang PT Vale Indonesia Tbk (INCO) tengah bersitegang dengan petani dan masyarakat di kawasan Towuti, Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka memprotes perluasan tambang nikel yang dilakukan oleh PT Vale Indonesia.

Tambang yang sebagian besar sahamnya dipegang oleh perusahaan asal Brasil dan Jepang tersebut akan memperluas blok Tanamalia yang di dalamnya menyangkut hutan hujan di Pegunungan Lumereo.

Baca: Dukung Divestasi, Erick Thohir Ungkap 'Dosa' Vale di RI

Menurut riset sementara dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan, dari total luas Blok Tanamalia di Pegunungan Lumereo, sebanyak 3.654 hektar telah diidentifikasi sebagai kebun merica petani, terutama di beberapa desa di Kecamatan Towuti. Kebun-kebun tersebut telah ditanami dan dipelihara selama 20 tahun terakhir.

Kepala Divisi Perlindungan Ekosistem Esensial Walhi Sulsel Padli Septian menyatakan, para petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Merica Loeha-Mahalona Raya menentang dengan tegas perluasan pertambangan.

"Sebab kalau dilakukan pertambangan, mereka khawatir dengan dampaknya dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan," ujar Padli melalui keterangan resmi, dikutip Selasa, (18/7/2023).

Berdasarkan diskusi dengan petani dan hasil pengamatan langsung di lapangan, Pegunungan Lumereo memiliki puluhan mata air dan tujuh sungai yang mengalir ke Danau Towuti yang merupakan kawasan konservasi, serta beberapa danau kecil yang menjadi habitat bagi hewan-hewan endemik Sulawesi.

Tak heran warga sekitar Pegunungan Lumereo yakin bahwa tindakan PT Vale dalam Blok Tanamalia akan merusak ekosistem karena melibatkan penghancuran hutan dan penggalian tanah.

"PT Vale tidak melakukan sosialisasi atau konsultasi secara partisipatif kepada pemilik lahan. Padahal, mereka seharusnya melakukan sosialisasi," tandas padli.

Pihak °ä±·µþ°äÌý±õ²Ô»å´Ç²Ô±ð²õ¾±²¹ telah menghubungi untuk meminta tanggapan dan konfirmasi dari pihak Vale Indonesia (INCO). Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada respons dan komentar dari INCO.

Sementara itu, Pengamat Energi dan Pertambangan, Kurtubi, menyatakan bahwa kerusakan lingkungan di sektor pertambangan disebabkan oleh regulasi yang kurang tepat.

"Akibatnya, satu wilayah pertambangan dapat memiliki hingga 4 izin IUP yang tumpang tindih. Hal ini terjadi dalam 20.000 izin usaha. Faktanya demikian," jelasnya.

Oleh karena itu, Kurtubi menyarankan agar pengelolaan sumber daya mineral bisa dilaksanakan dengan mencontoh pengelolaan sektor minyak dan gas (migas).

"Dengan begitu, pemerintah harus mengambil alih PT Vale dan membentuk perusahaan negara seperti Pertamina, yang bertugas mengelola migas, dan didukung oleh undang-undang," jelasnya.

Baru-baru ini, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut pemerintah sudah membidik untuk menambah kepemilikan saham pemerintah lewat MIND ID melalui mekanisme divestasi saham Vale.

"Kita ingin kalau bisa Vale itu kita punya porsi yang lebih besar, dan ada relinquish, supaya juga setara dengan perusahaan-perusahaan pertambangan lain. Tapi ini kan memang masih negosiasi kan," sebutnya, Senin, (17/7/2023).

Erick menambahkan, pihaknya siap mengambil saham Vale. Apalagi, saat ini kemampuan keuangan BUMN sangat mendukung.

"Ya berapa pun. BUMN punya duit loh. Jangan dibilang BUMN nggak punya duit sekarang. Kita punya net income aja kurang lebih Rp 250 triliun. Jadi ada uangnya," pungkasnya.

(fsd/fsd) Next Article Video: RI Kuasai Vale, Hilirisasi Siap Tancap Gas