²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Satu tantangan terbesar bank pembangunan daerah (BPD) saat ini adalah mendorong kredit produktif usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pasalnya saat ini kebanyakan dana dari BPD mengalir kepada sektor konsumtif. 

Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Achmad Syamsudin mengatakan bahwa kredit konsumtif merupakan satu kekuatan BPD. Oleh karena itu menurutnya hal tersebut tidak perlu ditekan, tetapi berkembang bersama dengan kredit produktif. 

Baca: OJK Sebut KUB Jadi Solusi BPD Kejar Target Regional Champion

"Sekarang bagaimana kita mengubah, membuat kapabilitas yang baru yaitu jadi produktif, misalnya dulu (rasio kredit) UMKM di bawah 30%, sekarang sudah masuk 33%," katanya dalam BPD Forum 2024 dengan tema "Kolaborasi BPD untuk Membiayai Pembangunan Negeri" dikutip dari ²©²ÊÍøվ Indonesia TV, Selasa (11/6/2024).

Satu cara untuk meningkatkan kredit produktif, kata Achmad, dengan mendorong UMKM naik kelas melalui pembiayaan, pendampingan, hingga akses pasar. 

Dia melanjutkan bahwa tantangan di setiap BPD berbeda, karena wilayah-wilayah di Indonesia memiliki karakteristik masing-masing. "Kalau di Sumatra Selatan kita punya ada UMKM di bidang kuliner, tapi ada potensi besar di Sumsel dan Babel, contoh di tanaman perkebunan," katanya. 

Lebih jauh, kata dia, Bank Sumsel Babel telah menginisiasi membuat asosiasi untuk membagi sektor UMKM ke dalam sejumlah klaster berdasarkan jenis usaha. Setiap klaster tersebut memiliki pendamping yang akan membantu pelaku usaha mengembangkan bisnisnya. 

"Ini yang harus kita lakukan. Di situ ada peluang meningkatakan kapabiltias, karena kalau dia (UMKM) sendiri, rasanya nggak bisa," katanya. 

Sebagaimana diketahui, peran BPD sangat krusial dalam pembangunan dan pemerataan ekonomi nasional. Kolaborasi antar BPD pun diperlukan untuk memastikan pembiayaan pembangunan nasional tepat sasaran dan tepat guna.

Berdasarkan data OJK per 31 Desember 2023, terdapat 105 bank umum, termasuk 27 di antaranya adalah BPD yang terdiri dari 24 BPD konvensional dan 3 BPD syariah.

Menurut Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Aviliani satu permasalahan UMKM saat ini adalah penyerapan produk. Pemerintah pusat dan daerah seharusnya berkolaborasi untuk memperluas pasar UMKM.

"Yang harus dipikirkan bagaimana mengkombinasikan perusahaan besar dan kecil bisa masuk [katalog belanja pemerintah]," kata Aviliani. 

Aviliani mengatakan ada model bisnis yang perlu diubah agar UMKM tidak berdiri sendiri membangun ekosistem. Perusahaan besar seharusnya dapat menjadi pasar bagi bisnis kecil, sehingga akan menciptakan pendampingan secara otomatis.

(mkh/mkh) Next Article OJK Sebut BPD Bisa Perluas Kredit Ke Segmen Produktif Ini