²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Hasil dari due diligence atau uji kelayakan atas rencana PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN) mengakuisisi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (BMI) belum terdengar. BTN sebelumnya mengatakan proses due diligence akan selesai pada bulan April 2024.

Pada akhir April lalu, saat paparan kinerja kuartal I, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan pihaknya belum dapat menjelaskan lebih jauh terkait aksi korporasi tersebut karena adanya keterlambatan data dari Kantor Akuntan Publik (KAP).

Baca: Kabar Terbaru BTN (BBTN) Akuisisi Muamalat, Jadi atau Batal?

Sementara itu, beredar kabar bahwa proses tersebut sudah selesai dan rencana akuisisi tersebut batal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun buka suara terkait hal ini.

Kepala Pengawas Eksekutif Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa pihaknya belum mengetahui adanya kabar batalnya rencana tersebut.

"Setahu saya pembicaraan terkait akuisisi BTN terhadap BMI masih terus berlangsung ya, belum ada kabar seperti itu kepada OJK," katanya saat dihubungi ²©²ÊÍøÕ¾, Rabu (12/6/2024).

Ketika ditanya bagaimana jika hasil due diligence tidak melanjutkan proses akuisisi, Dian mengatakan OJK tetap mendorong konsolidasi antar bank syariah agar terbentuknya dua hingga tiga bank umum syariah (BUS) besar yang baru di Indonesia, selain PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).

"Jelas bahwa kita memerlukan 2-3 bank syariah besar selain BSI. Diskusi terkait konsolidasi bank-bank syariah ini masih terus berlangsung antar bank maupun antar bank dengan OJK," ujar Dian.

Namun begitu, ia mengatakan bahwa pengajuan permohonan merger pada dasarnya merupakan kewenangan manajemen bank. Dalam pandangan dan upaya OJK mewujudkan Roadmap Penguatan dan Pengembangan Perbankan Syariah 2023 - 2027, konsolidasi perbankan syariah merupakan tanggung jawab bersama. Bukan hanya, OJK, melainkan seluruh manajemen dan pemilik bank.

"Dengan tetap memperhatikan kesiapan masing-masing bank, dan perkembangan dinamika pasar global maupun domestik, sehingga konsolidasi yang akan dilakukan dapat melahirkan perbankan syariah yang lebih sehat, efisien, dan lebih berdaya saing serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional," jelas Dian.

Ia menambahkan, sampai dengan saat ini, OJK belum merasa perlu untuk menggunakan kewenangan dari UU P2SK terkait dengan kewenangan melakukan "forced consolidation".

Belakangan ini, ²©²ÊÍøÕ¾ telah berulang kali menghubungi Nixon terkait kabar terbaru dari hasil due diligence tersebut, tetapi ia tidak merespon. Sementara itu, Corporate Secretary Bank Muamalat Hayunaji tidak menampik atau membenarkan bahwa rencana akuisisi bank syariah pertama RI oleh BTN itu batal. Ia mengatakan hal itu merupakan ranah dari pemegang saham.

"Terkait dengan informasi yang ditanyakan, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut merupakan wewenang dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Muamalat," kata Hayunaji saat dihubungi ²©²ÊÍøÕ¾, Selasa (12/6/2024).

Ia kemudian menyampaikan bahwa pihaknya akan mengikuti keputusan BPKH, "Kami akan mengikuti arahan dari PSP."

Sementara itu, BPKH secara singkat menyatakan proses uji kelayakan masih berlanjut. Sekretaris Badan BPKH Ahmad Zaky mengatakan belum ada informasi bahwa rencana akuisisi batal.

"Hingga saat ini proses masih bergulir dalam tahapan due diligence, belum ada info lain terkait hal ini," kata Zaky saat dihubungi ²©²ÊÍøÕ¾, Selasa (12/6/2024).

Seperti diketahui, BTN Syariah membidik Bank Muamalat untuk menjadi "cangkang" agar bisa berdiri menjadi BUS.

Pada saat paparan kinerja kuartal I, Nixon mengatakan BTN Syariah memiliki ekuitas sekitar Rp 6 triliun untuk persiapan akuisisi Bank Muamalat. Tetapi, ia tidak membeberkan berapa nilai akuisisi tersebut, karena proses due diligence masih berjalan.

Nixon mengatakan bahwa ekuitas tersebut belum tentu akan dipakai seluruhnya untuk mencaplok Bank Muamalat.

"[Nilai akuisisi] belum tahu, belum tentu dipakai semua belum tentu juga. Kita juga pasti milih yang paling murah, kalau tanya soal ekuitas yang ada, jawabannya itu," kata Nixon akhir April lalu, dikutip Rabu (12/6/2024).

(fsd/fsd) Next Article BTN Syariah & Bank Muamalat Sudah Komunikasi dengan OJK, Siap Merger?