²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencanangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) pada hari ini, Kamis (22/8/2024). Gerakan itu dicanangkan sekaligus untuk mewujudkan target inklusi keuangan sebesar 98% di 2045.

Khusus pada 2024, target inklusi keuangan telah dipatok mencapai 90%. Untuk terus meningkatkan literasi keuangan tersebut pemerintah berencana memberikan insentif bagi pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan akses layanan dan informasi keuangan formal kepada warga daerahnya.

"Pemerintah selama ini memberikan insentif kepada daerah, baik itu untuk inflasi, kemudian untuk kegiatan lain termasuk inklusi keuangan. Jadi kalau ini (insentif inklusi keuangan) mungkin tahun depan kita bisa bahas dengan pemerintah yang baru. Karena amplopnya ada, bisa ditolong." kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Gencarkan di Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Baca: Airlangga: 'di Sini Lebih Enak dari di Luar Sana'

Airlangga mengatakan, berbagai program peningkatan inklusi keuangan telah dijalankan, yakni selama 2023 telah dilakukan edukasi keuangan yang menjangkau lebih dari 10 juta peserta.

Untuk program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga sudah dijalankan dan secara kumulatif sejak 2015 telah berhasil membuka sekitar 58 juta rekening atau 86% dari total pelajar di Indonesia.

Selain itu, program pemberdayaan aset tidak berwujud juga telah banyak membantu masyarakat dan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam mengakses layanan keuangan formal.

Inovasi teknologi pada sistem pembayaran seperti QRIS juga sudah mencapai lebih dari 45 juta pengguna dan uang elektronik juga telah digunakan oleh sekitar 156,4 juta pengguna.

"Pengembangan layanan keuangan digital dan fintech saat ini telah mendorong perluasan akses pada layanan keuangan formal ke masyarakat yang secara tradisional terhambat untuk memperoleh layanan keuangan, karena alasan jarak, keterbatasan titik akses layanan keuangan, hambatan administratif maupun biaya," ungkap Menko Airlangga.

Baca: Bos OJK Targetkan Inklusi RI 98% di Tahun 2045

Berbagai program bantuan Pemerintah yang disalurkan secara non tunai atau e-wallet juga kata Airlangga telah meningkatkan inklusi keuangan nasional. Hal ini ditunjukkan diantaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan kepada 9,16 juta KPM, Prakerja yang telah diterima oleh lebih dari 18 juta penerima manfaat, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah menjangkau lebih dari 43 juta debitur dengan total penyaluran kredit sebesar Rp 449 triliun.

Kartu Tani juga telah disalurkan kepada 10,69 juta petani dan KIP Kuliah yang telah disalurkan kepada 666,7 ribu mahasiswa. Selain itu, BOS Non Tunai serta Program Transaksi Non Tunai pada layanan pemerintah juga telah terbukti mendukung inklusi keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Tahun depan surveinya bisa dilakukan keseluruhan, jadi semua produk yang disurvei bukan hanya yang di bawah OJK saja, tapi juga program Pemerintah lainnya. Program-program tersebut yang kita dorong sebagai jasa keuangan melalui berbagai servis, dan tiap tahun ada angkanya yang besar," ujar Menko Airlangga.

Perlindungan konsumen serta dukungan kebijakan dan regulasi juga terus diperkuat untuk memastikan masyarakat dapat menikmati layanan keuangan berkualitas. Di sisi lain, terdapat tantangan yang masih harus diselesaikan diantaranya yakni kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan.

Pada kesempatan ini juga dilakukan penyerahan simbolis program inklusi keuangan, yakni KEJAR, Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SIMUDA), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), dan Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian/Peternakan (K/PSP), kepada penerima dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pelaku UMK, dan juga penyerahan beberapa penghargaan terkait literasi dan inklusi keuangan kepada perbankan serta kabupaten/kota terbaik.

(arj/mij) Next Article Jokowi Warning Pencucian Uang di Kripto, Bos OJK Mau Lakukan Ini