²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memangkas pagu anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp 115,6 miliar dari total pagu awal 2025 sebesar Rp 277,5 miliar. Saat ini sisa anggaran yang ada sebesar Rp 161,9 miliar.

Erick mengungkapkan, hasil dari pemangkasan anggaran berdampak pada sejumlah pos termasuk fasilitas pimpinan yang dikurangi sebesar 70%, serta penyesuaian kendaraan dinas 66%.

Baca: Kementerian BUMN Usul Efisiensi Anggaran, dari Rp277 M Jadi Rp215 M

"Kendaraan dinas yang kemarin kami sewa kami coba ganti lebih murah dari listrik menjadi hybrid. Harganya bisa lebih murah sampai 66%," ujarnya saat rapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (13/2).

Erick menjabarkan, anggaran awal yang sebesar Rp 277,5 miliar terdiri dari Rp 80 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN, dan Rp 197,4 untuk program dukungan manajemen. Namun, Ia telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) batas minumum operasional sebesar Rp 215 miliar yang terdiri dari Rp 44 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN, dan Rp 171,1 untuk program dukungan manajemen.

"Kemarin siang kami coba mengusulkan pada Kementerian Keuangan tentu belum mendapat konfirmasi 100% tapi mereka lihat usulan bukan mengada-ngada," tuturnya.

Erick merincikan, dari besaran anggaran operasional BUMN yang sebesar Rp 215 miliar tersebut telah dilakukan pemotongan di berbagai pos seperti pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 54%, pemotongan biaya pengawasan BUMN sebesar 50%, fasilitas IT sebesar 41%, pengurangan ATK sebesar 90%.

Selanjutnya, fasilitas pimpinan juga dikurangi sebesar 70%, penyesuaian kendaraan dinas 66%. Selain itu, ada pemotongan kegiatan rapat dan meniadakan seremonial sebesar 43%, dan efisiensi pemakaian gedung sebesar 39%.

"Kami masih berkomunikasi walaupun memang kemarin apa yang kami dapat Rp 161,9 miliar semoga ada jalan kita tunggu 1-2 bulan kedepan," pungkasnya.

(fsd/fsd) Next Article Bos BI Izin ke DPR: Anggaran Cadangan Untuk Renovasi-Sekolah Pegawai