������վ

“Saya sudah mendapat instruksi untuk persiapkan pertemuan Menhub dengan pengunjuk rasa,” jelas Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiya melalui siaran pers yang dikutip hari ini.

Dia menuturkan pertemuan antara Menhub dengan perwakilan pengunjuk rasa akan dijadikan momentum oleh regulator untuk menjelaskan ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek.

“Semoga saja nanti setelah berdialog para pengunjuk rasa dapat mengerti mengapa pemerintah perlu mengatur taksi online ini, tujuan pemerintah jelas adalah kesetaraan antara taksi konvensional dengan taksi online agar dapat bersaing secara sehat dan menjaga keselamatan serta keamanan masyarakat dalam bertransportasi,” jelas Budi.

Baca: Payung Hukum Taksi Online Berlaku Februari

Dirjen mengaku lahirnya peraturan tersebut sudah berdasarkan dialog dengan seluruh pemangku kepentingan di antaranya adalah Asosiasi Driver Online (ADO) dan Pengemudi Angkutan Sewa (PAS).

Adapun, lanjutnya, aplikator penyedia aplikasi taksi online yaitu Grab dan Uber juga sudah membuat pernyataan untuk mendukung berlakunya peraturan tersebut.

PM No. 108/2017 itu berlaku efektif mulai 1 Februari 2018, di mana pada peraturan itu tercantum sejumlah persyaratan yakni pengemudi taksi online harus memiliki SIM Umum, bergabung dengan badan hukum, memiliki STNK, bukti lulus uji KIR dan kartu pengawasan, serta kendaraan harus  berstiker angkutan sewa khusus (ASK).