²©²ÊÍøÕ¾

Perkataannya membangkitkan kekhawatiran mengenai pengembangan nuklir bersamaan dengan rencana Saudi yang ingin menerapkan teknologi asing untuk program energi nuklir mereka, termasuk dari Amerika Serikat. Pernyataan itu keluar dua bulan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan untuk menandatangani memo yang membatasi program nuklir Iran.

Dilansir dari ²©²ÊÍøÕ¾, dalam sebuah wawancara dengan CBS, Putra Mahkota Mohammed bin Salman mengatakan Arab Saudi tidak berencana menciptakan senjata nuklir, namun hal ini bisa berubah kapan saja.

"Arab Saudi tidak berencana mengakuisisi bom nuklir manapun, namun pastinya, jika Iran mengembangkan bom nuklir, kami akan langsung mengembangkan nuklir juga," ujarnya dalam sebuah interview yang akan ditayangkan di acara majalah berita dalam program "60 Minutes", pada Kamis (15/3/2018).

Menurut Asosiasi Nuklir Dunia, Kerajaan Arab Saudi berencana membangun 16 reaktor bertenaga nuklir dalam 25 tahun, dengan biaya sekitar US$ 80 miliar (Rp 1.080 triliun), yang diperkirakan akan menguntungkan perusahaan perencanaan pembangunan dan pengoperasian nuklir.

Pilihan Redaksi Uber Angkat Kaki, Grab Siap Ambil Alih Pasar Asia Tenggara Arab Saudi Putuskan Ekspor Tak Lebih dari 7 Juta Barel Minyak Dibangun Tahan 100 Tahun, Jembatan di Florida Ambruk Hari Ini

Pemerintahan Trump tengah mencari kesepakatan semacam itu, yang dapat memperkuat perusahaan konstruksi nuklirnya yang sudah bangkrut, Westinghouse, dan pembangkit listrik seperti Exelon. Pembangkit nuklir AS tersebut mengalami tekanan keuangan karena persaingan dari gas alam dan energi terbarukan.

Sekertaris Energi AS, Rick Perry, yang telah memprioritaskan menghidupkan kembali industri tenaga nuklir Amerika, memimpin sebuah delegasi AS ke London awal bulan ini untuk membahas rencana Arab Saudi yang ingin mengembangkan program nuklir sipil.

Perry menolak untuk mengomentari pertemuan tersebut ke ²©²ÊÍøÕ¾ selama konferensi energi CERAWeek di Houston minggu lalu. Departemen Energi tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai perkataan Salman.

Salman di jadwalkan mengunjungi AS dan bertemu Trump minggu depan.

Perjanjian 123 agreement

Kekhawatiran telah mencuat mengenai pemerintahan Trump yang dianggap mampu mengurangi pembatasan dalam kegiatan pengayaan yang biasanya di terapkan AS terhadap negara-negara yang menerima teknologi dan pelatihan nuklir AS. Langkah ini di abadikan dalam perjanjian yang dinamai 123 agreements, yang bertujuan mencegah pengayaan uranium atau pengolahan ulang plutonium untuk mengembangkan senjata nuklir.

Banyak yang berpendapat Arab Saudi dapat dengan mudah beralih pada China untuk mendapatkan akses tanpa batas ke teknologi nuklir jika AS menolak keras tawarannya.

Namun, Senat Republik, Bob Corker, pimpinan Komite Hubungan Luar Negeri Senat, dan Senat Demokrat, Edward Markey, telah mengambil langkah tegas untuk membatasi pengayaan.

"Putra mahkota Arab Saudi telah mengatakan apa yang selama ini menjadi dugaan - bahwa penggunaan energi nuklir di Arab Saudi bukan sekedar untuk menyediakan pasokan listrik, namun juga kekuatan geopolitik," ujar Markey pada hari Kamis.

"Amerika Serikat tidak seharusnya berkompromi di standar nonproliferasi di dalam perjanjian 123 agreement yang dibuatnya dengan Arab Saudi," tambah Markey

Kerajaan telah menolak tegas pembatasan tersebut. Arab Saudi mengatakan Iran diperbolehkan untuk melakukan pengayaan uranium untuk tujuan sipil dibawah perjanjian 2015, yang di buat dengan AS dan lima negara lainnya. Perjanjian tersebut menambah sanksi bagi Iran atas dugaan pengembangan senjata nuklirnya dimana Tehran menerima pembatasan di program nuklirnya dan menjalankan pemeriksaan internasional.