Proyek Kereta Api Makassar-Parepare Ditawarkan ke Swasta
Chandra Gian Asmara, 博彩网站
19 March 2018 15:26
Jakarta, 博彩网站 - Pemerintah menawarkan proyek Kereta Api jalur Makassar-Parepare kepada investor swasta. Proyek ini menggunakan skema pengembalian investasi yang berasal dari pembayaran ketersediaan layanan availability payment (AP) dan direncanakan mendapatkan jaminan pemerintah.
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tamba Parulian Hutapea mengungkapkan, tujuan pemerintah menawarkan proyek ini untuk memberikan informasi kepada calon investor, tentang keberadaan proyek infrastruktur nasional.
"Kegiatan ini bertujuan tidak hanya saja memberikan informasi kepada investor, [...] tetapi juga mendapatkan masukan dari calon investor terhadap model investasi yang ditawarkan," kata Tamba saat membuka Market Sounding, dikutip dalam siaran pers, Senin (19/3/2018).
Kementerian Perhubungan saat ini tengah mempercepat pembangunan jalur Kereta Api Makassar-Parepare yang merupakan bagian dari jalur Kereta Api Trans Sulawesi Tahap I. Proyek sepanjang 142 kilometer ini membutuhkan pendanaan sekitar Rp 1 triliun.
Selain itu, dana untuk operasional dan pemeliharaan sekitar Rp 1,3 triliun, dan nilai AP diperkirakan sebesar Rp 300 miliar per tahun dengan masa konsesi 20 tahun. Proyek ini, memiliki posisi penting untuk pulau Sulawesi dan bagian Timur Indonesia.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulkifri mengatakan, sasaran dari program investasi dan pendanaan infrastruktur perkeretaapian hingga 2030 mencapai Rp 605 triliun dengan rasio pendanaan melalui investasi pemerintah 30% dan swasta 70%.
Pemerintah, kata dia, akan membuka seluas-luasnya keikutsertaan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur melalui skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), khususnya infrastruktur layak secara komersial.
(hps) Next Article Terima Delegasi Jepang, Jokowi Bahas 6 Proyek
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tamba Parulian Hutapea mengungkapkan, tujuan pemerintah menawarkan proyek ini untuk memberikan informasi kepada calon investor, tentang keberadaan proyek infrastruktur nasional.
"Kegiatan ini bertujuan tidak hanya saja memberikan informasi kepada investor, [...] tetapi juga mendapatkan masukan dari calon investor terhadap model investasi yang ditawarkan," kata Tamba saat membuka Market Sounding, dikutip dalam siaran pers, Senin (19/3/2018).
Selain itu, dana untuk operasional dan pemeliharaan sekitar Rp 1,3 triliun, dan nilai AP diperkirakan sebesar Rp 300 miliar per tahun dengan masa konsesi 20 tahun. Proyek ini, memiliki posisi penting untuk pulau Sulawesi dan bagian Timur Indonesia.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulkifri mengatakan, sasaran dari program investasi dan pendanaan infrastruktur perkeretaapian hingga 2030 mencapai Rp 605 triliun dengan rasio pendanaan melalui investasi pemerintah 30% dan swasta 70%.
Pemerintah, kata dia, akan membuka seluas-luasnya keikutsertaan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur melalui skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), khususnya infrastruktur layak secara komersial.
(hps) Next Article Terima Delegasi Jepang, Jokowi Bahas 6 Proyek
Most Popular