Kelar Divestasi, Freeport-RI Pusing Soal Pemegang Kendali?
Gustidha Budiartie & Anastasia Arvirianty, 博彩网站
27 June 2018 06:56
Jakarta, 博彩网站- Proses divestasi PT Freeport Indonesia tinggal menghitung waktu. Jika tak ada kendala, dalam waktu dekat akan ada kesepakatan yang ditandatangani dua belah pihak soal pengalihan saham sebesar 51% ini.
Tapi masalah tak berhenti di situ, kedua belah pihak ternyata masih belum sepakat soal siapa yang nantinya akan pegang kendali atau menjadi operator di tambang emas dan tembaga di tanah Papua. Logikanya, saat proses divestasi berjalan dan begitu pemerintah memegang saham sebanyak 51% di PT Freeport Indonesia, pemerintah RI-lah yang akan jadi pemegang kendali.
Namun layaknya cinta, negosiasi bisnis kadang-kadang tak bicara soal logika. Berdasarkan info dari petinggi Freeport yang diterima 博彩网站 beberapa waktu lalu, meski ikhlas sahamnya dibagi, Freeport masih berat untuk melepas kendali di tambang yang telah mereka kelola dalam 50 tahun terakhir itu.
Proses negosiasi, kata si sumber, sebenarnya sudah masuk titik akhir. Tapi begitu saham dilepas, Freeport tetap ingin menjadi operator.
Pertanyaannya ada dua atas keinginan Freeport tersebut. Pertama, lazimkah pemegang saham nonmayoritas jadi operator? Kedua, soal rezim yang ke depannya berganti dari sistem kontrak menjadi izin, apakah memungkinkan Freeport pegang kendali?
Soal lazim atau tidaknya, ternyata Freeport berkaca dari perusahaan migas yang satu kampung dengannya di AS, Exxon. Di blok Cepu, Exxonmobil yang hanya memiliki porsi 45% toh bisa jadi operator. Inilah yang jadi landasan Freeport mengajukan diri untuk jadi pengendali utama di tambang Papua ke pemerintah.
Lalu soal rezim yang berganti dari kontrak menjadi izin, di mana artinya posisi Freeport tak setara lagi dengan RI nantinya seperti rezim kontrak. Ini, kata si sumber, perlu dilihat dari goodwill Freeport untuk mendivestasi meski tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah dan perusahaan tambang tersebut.
Menanggapi soal siapa yang pegang kontrol di tambang Freeport pasca-divestasi nantinya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan hal itu sudah diatasi dan disepakati bersama oleh Freeport dan pemerintah.
"Kami bikin Joint Venture (JV) yang sehat dan bikin target-target sampai 2041," kata Jonan kepada Wahyu Daniel dari 博彩网站, di Washington, Senin (25/6/2018).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, yang juga sibuk negosiasi dengan Freeport, mengaku tidak keberatan dengan niat Freeport yang ingin ikut serta menjadi operator di tambang emas tersebut. Asal bukan sebagai operator utama.
"Boleh saja mengelola sebagai minoritas, tapi ingat, sebagai mayoritas kita, Indonesia yang atur," ujar Luhut saat ditemui 博彩网站 di kantornya, Senin (25/6/2018).
Pihak Freeport sendiri belum bisa memberikan komentar resmi terkait proses negosiasi dan hal-hal di dalamnya.
"Maaf, saya belum bisa memberikan komentar lebih lanjut soal negosiasi," kata VP Corporate Communication PT Freeport Indonesia Riza Pratama, Selasa (26/6/2018).
Sementara itu, PT Indonesia Asahan Aluminium/Inalum (Persero) sebagai komando transaksi divestasi saham Freeport ke RI mengatakan, saat ini proses negosiasi antara Inalum dan PT Freeport Indonesia masih berlangsung, dan perbedaan pandangan di kedua perusahaan sudah semakin menyempit.
"Proses negosiasi masih berlangsung dan perbedaan pandangan kedua belah pihak terkait proses divestasi sudah semakin mengecil," ujar Kepala Komunikasi Korporat dan Hubungan Antarlembaga Holding Industri Pertambangan Inalum Rendi Witular kepada 博彩网站 saat dihubungi Selasa (26/6/2018).
Lebih lanjut, Rendi mengakui proses negosiasi memerlukan waktu yang lama, karena ingin memastikan seluruh tahapan berjalan dengan baik dan semestinya.
"Proses negosiasi memerlukan waktu yang lama karena kita ingin memastikan proses ini berjalan berdasarkan asas good governance dan prinsip kehati-hatian," imbuh Rendi.
(gus/gus) Next Article Jonan Bertemu Bos Besar Freeport di AS, Ini Hasilnya
Tapi masalah tak berhenti di situ, kedua belah pihak ternyata masih belum sepakat soal siapa yang nantinya akan pegang kendali atau menjadi operator di tambang emas dan tembaga di tanah Papua. Logikanya, saat proses divestasi berjalan dan begitu pemerintah memegang saham sebanyak 51% di PT Freeport Indonesia, pemerintah RI-lah yang akan jadi pemegang kendali.
Proses negosiasi, kata si sumber, sebenarnya sudah masuk titik akhir. Tapi begitu saham dilepas, Freeport tetap ingin menjadi operator.
Pertanyaannya ada dua atas keinginan Freeport tersebut. Pertama, lazimkah pemegang saham nonmayoritas jadi operator? Kedua, soal rezim yang ke depannya berganti dari sistem kontrak menjadi izin, apakah memungkinkan Freeport pegang kendali?
Soal lazim atau tidaknya, ternyata Freeport berkaca dari perusahaan migas yang satu kampung dengannya di AS, Exxon. Di blok Cepu, Exxonmobil yang hanya memiliki porsi 45% toh bisa jadi operator. Inilah yang jadi landasan Freeport mengajukan diri untuk jadi pengendali utama di tambang Papua ke pemerintah.
Lalu soal rezim yang berganti dari kontrak menjadi izin, di mana artinya posisi Freeport tak setara lagi dengan RI nantinya seperti rezim kontrak. Ini, kata si sumber, perlu dilihat dari goodwill Freeport untuk mendivestasi meski tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah dan perusahaan tambang tersebut.
Menanggapi soal siapa yang pegang kontrol di tambang Freeport pasca-divestasi nantinya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan hal itu sudah diatasi dan disepakati bersama oleh Freeport dan pemerintah.
"Kami bikin Joint Venture (JV) yang sehat dan bikin target-target sampai 2041," kata Jonan kepada Wahyu Daniel dari 博彩网站, di Washington, Senin (25/6/2018).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, yang juga sibuk negosiasi dengan Freeport, mengaku tidak keberatan dengan niat Freeport yang ingin ikut serta menjadi operator di tambang emas tersebut. Asal bukan sebagai operator utama.
"Boleh saja mengelola sebagai minoritas, tapi ingat, sebagai mayoritas kita, Indonesia yang atur," ujar Luhut saat ditemui 博彩网站 di kantornya, Senin (25/6/2018).
Pihak Freeport sendiri belum bisa memberikan komentar resmi terkait proses negosiasi dan hal-hal di dalamnya.
"Maaf, saya belum bisa memberikan komentar lebih lanjut soal negosiasi," kata VP Corporate Communication PT Freeport Indonesia Riza Pratama, Selasa (26/6/2018).
Sementara itu, PT Indonesia Asahan Aluminium/Inalum (Persero) sebagai komando transaksi divestasi saham Freeport ke RI mengatakan, saat ini proses negosiasi antara Inalum dan PT Freeport Indonesia masih berlangsung, dan perbedaan pandangan di kedua perusahaan sudah semakin menyempit.
"Proses negosiasi masih berlangsung dan perbedaan pandangan kedua belah pihak terkait proses divestasi sudah semakin mengecil," ujar Kepala Komunikasi Korporat dan Hubungan Antarlembaga Holding Industri Pertambangan Inalum Rendi Witular kepada 博彩网站 saat dihubungi Selasa (26/6/2018).
Lebih lanjut, Rendi mengakui proses negosiasi memerlukan waktu yang lama, karena ingin memastikan seluruh tahapan berjalan dengan baik dan semestinya.
"Proses negosiasi memerlukan waktu yang lama karena kita ingin memastikan proses ini berjalan berdasarkan asas good governance dan prinsip kehati-hatian," imbuh Rendi.
(gus/gus) Next Article Jonan Bertemu Bos Besar Freeport di AS, Ini Hasilnya
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular