²©²ÊÍøÕ¾

Pandangan Fraksi RAPBN 2019

PKS: Ekonomi RI Memprihatinkan!

Chandra Gian Asmara, ²©²ÊÍøÕ¾
28 August 2018 14:31
Ekonomi Indonesia ada dalam persimpangan untuk menjadi ekonomi atas atau ekonomi menengah ke bawah.
Foto: ²©²ÊÍøÕ¾/Chandra Gian Asmara
Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pandangan terhadap kondisi perekonomian Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR di di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018). Rapat membahas RUU tentang APBN 2019 beserta Nota Keuangan yang diajukan pemerintah, beberapa waktu lalu.

"Kondisi ekonomi nasional sudah cukup mengkhawatirkan," ujar juru bicara Fraksi PKS, Adang Sudrajat.

Menurut dia, masyarakat selalu dirancu dengan fundamental ekonomi yang solid. Padahal, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sudah menembus Rp 14.600 per dolar AS. Fakta itu juga ditambah tergerusnya daya beli masyarakat dan stagnasi pertumbuhan ekonomi.

"Ekonomi Indonesia ada dalam persimpangan untuk menjadi ekonomi atas atau ekonomi menengah ke bawah," kata Adang.

Ia menambahkan, RAPBN 2019 menggambarkan tidak optimisnya pemerintah. Target pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,3 persen, menurun dibandingkan tahun lalu. Hal itu, lanjut Adang, menunjukkan pemerintahan Jokowi-JK semakin tidak optimistis memenuhi janji-janjinya.

"Jokowi-JK juga gagal mencapai target RPJMN dan nawacita. Angka RPJMN adalah janji politik selama masa kampanye. Sesuai RPJMN ekonomi ditargetkan dapat mencapai 7%. Adapun kenyataan realisasi sejak 2015 hingga kuartal II 2018 rata-rata hanya 5% dan hal ini merugikan Jokowi-JK," ujar Adang.

Setoran pajak juga jadi sasaran kritik PKS. Shortfall penerimaan pajak terus terulang di pemerintahan Jokowi-JK. Tax rasio stagnan dan bahkan menurun. Shortfall ke depan semakin terbuka karena ketidakpastian global. Shortfall reguler atas APBN harus menjadi pembelajaran dalam menyusun APBN 2019.

Lebih lanjut, Adang mengatakan, pemerintah harus mencermati jumlah utang. Defisit APBN selama ini belum bersifat efektif. Nilai debt to GDP ratio atau rasio utang terhadap PDB terus menurun. Namun sayangya nilai komponen itu kembali naik menjadi 29% pada 2018.

"PKS mendesak pemerintah untuk perbaiki kualitas dan realisasi program karena sisa pembiayaan anggaran cukup besar dan merugi karena sudah ada yang tidak dipakai," ujar Adang.

PKS: Ekonomi RI Memprihatinkan!Foto: Aristya Rahadian Krisabella

(miq/wed) Next Article Indonesia Business and Economic Report

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular