
4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK
Infrastruktur Berkembang Tercepat Sepanjang Sejarah
Donald Banjarnahor, ²©²ÊÍøÕ¾
14 November 2018 19:40

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Masifnya pembangunan Infrastruktur identik dengan pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Hal ini tidak berlebihan, Presiden ketujuh RI itu telah membangun infrastruktur, terutama jalan tol, jauh lebih banyak dibandingkan enam Presiden pendahulunya.
Program Jokowi membangun infrastruktur yang dilandasi Nawacita, dijalankan dengan baik oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Sejak Okotober 2014 hingga Oktober 2018, Kementerian PUPR sukses membangun 3.432 kilometer (km) jalan arteri baru. Bila dibentangkan lurus, jalan arteri yang terbangun lebih panjang daripada jarak Sabang, Aceh sampai ke Manado, Sulawesi Utara.
Kementerian PUPR pun berhasil membangun 26 jalan tol baru dengan jarak 941 km, di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Adapun hingga 2019, ditargetkan pembangunan jalan tol mencapai 1.851 km.
Berbagai sumber/Riset ²©²ÊÍøÕ¾
Tidak hanya itu, 39 km jembatan dibangun menghubungkan dua wilayah yang terpisahkan oleh sungai, jurang, danau, hingga laut. Sebanyak 164 unit jembatan gantung pun dibangun untuk mendukung akses masyarakat sekitar.
Sejumlah proyek jalan dan jalan tol yang sudah dibuka memang bukan murni ide dari Jokowi, tetapi telah dipikirkan, dirancang dan dicanangkan oleh penguasa terdahulu. Namun, karena tangan dingin Jokowi dan Kementerian PUPR, beberapa proyek tol itu dapat kembali berjalan hingga berhasil dinikmati masyarakat.
Contoh proyek tol yang mangrak lalu bisa diresmikan oleh Jokowi adalah Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Proyek itu dicanangkan sejak sekitar 20 tahun lalu dan pembangunannya kembali dikebut oleh Kementerian PUPR.
Proyek lainnya yang disebut mangkrak dan kini sudah kembali berjalan adalah Trans Jawa. Proyek tol yang menghubungkan Merak sampai Banyuwangi ini sudah dicanangkan sejak 1996 dan waktu itu disepakati digarap oleh swasta.
Selain itu ada proyek tol Trans Sumatra yang sejak 2004 dicanangkan oleh swasta, namun mangkrak. Namun, pada era Jokowi, proyek tol yang mangkrak diambil oleh BUMN dan kembali berjalan.
Sumber : Kementerian PUPR
Tidak berhenti di sana, Kementerian PUPR pun membangun sejumlah bendungan, embung, dan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan. Selama 2015-2018 ada 57 unit bendungan yang dibangun dan 9 di antaranya sudah selesai. Hingga akhir 2019, ditargetkan 65 unit bendungan dibangun.
Sementara itu, embung yang dibangun selama era Jokowi mencapai 949 unit dengan jaringan irigasi baru yang mencapai 860.015 hektar dan rehabilitasi irigasi yang mencapai 2,32 juta hektar.
Pembangunan bendungan baru di era Jokowi menambah kapasitas tampung sebesar 2,11 miliar meter persegi dan menambah irigasi waduk seluas 160.000 hektar. Air baku yang dihasilkan 3,02 meter persegi per detik dan dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dengan potensi sebesar 145 mega watt.
Perlu dicatat kebutuhan untuk membangun proyek infrastruktur, termasuk pembangunan pembangkit listrik, pelabuhan, jalan, dan proyek infrastruktur lainnya, di era Jokowi sangat besar, hingga Rp 5.500 triliun sampai 2019.
Proyek ini tidak mampu semuanya dibiayai oleh APBN sehingga memerlukan dukungan dari BUMN dan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun menyadari bawah anggaran negara cukup terbatas untuk membangun seluruh proyek infrastuktur yang telah dicanangkan. Namun, dia mengatakan pemerintah akan membangun infrastruktur yang lebih baik.
"Dengan anggaran yang terbatas kami bisa mengupayakan pembangunan infrastuktur yang lebih baik," ujarnya belum lama ini.
Next
Hal ini tidak berlebihan, Presiden ketujuh RI itu telah membangun infrastruktur, terutama jalan tol, jauh lebih banyak dibandingkan enam Presiden pendahulunya.
Program Jokowi membangun infrastruktur yang dilandasi Nawacita, dijalankan dengan baik oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kementerian PUPR pun berhasil membangun 26 jalan tol baru dengan jarak 941 km, di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Adapun hingga 2019, ditargetkan pembangunan jalan tol mencapai 1.851 km.
Presiden | Lama Periode | Panjang Jalan Tol |
Joko Widodo | 4 tahun | 941 km |
Susilo Bambang Yudhoyono | 10 tahun | 212 km |
Megawati Soekarno Putri | 3 tahun 3 bulan | 34 km |
Abdurrahman Wahid | 1 Tahun 9 bulan | 5,5 km |
BJ Habibie | 1 tahun 5 bulan | 7,2 km |
Soeharto | 32 tahun | 490 km |
Soekarno | 21 tahun | - |
Tidak hanya itu, 39 km jembatan dibangun menghubungkan dua wilayah yang terpisahkan oleh sungai, jurang, danau, hingga laut. Sebanyak 164 unit jembatan gantung pun dibangun untuk mendukung akses masyarakat sekitar.
Sejumlah proyek jalan dan jalan tol yang sudah dibuka memang bukan murni ide dari Jokowi, tetapi telah dipikirkan, dirancang dan dicanangkan oleh penguasa terdahulu. Namun, karena tangan dingin Jokowi dan Kementerian PUPR, beberapa proyek tol itu dapat kembali berjalan hingga berhasil dinikmati masyarakat.
Contoh proyek tol yang mangrak lalu bisa diresmikan oleh Jokowi adalah Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Proyek itu dicanangkan sejak sekitar 20 tahun lalu dan pembangunannya kembali dikebut oleh Kementerian PUPR.
Proyek lainnya yang disebut mangkrak dan kini sudah kembali berjalan adalah Trans Jawa. Proyek tol yang menghubungkan Merak sampai Banyuwangi ini sudah dicanangkan sejak 1996 dan waktu itu disepakati digarap oleh swasta.
Selain itu ada proyek tol Trans Sumatra yang sejak 2004 dicanangkan oleh swasta, namun mangkrak. Namun, pada era Jokowi, proyek tol yang mangkrak diambil oleh BUMN dan kembali berjalan.
Infrastruktur | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Jalan | 1.286 km | 559 km | 778 km | 811 km |
Jembatan Gantung | 7.970 meter | 6.982 meter | 9.473 meter | 15.373 meter |
Jalan tol | 132 km | 176 km | 568 km | 1.183 km |
Tidak berhenti di sana, Kementerian PUPR pun membangun sejumlah bendungan, embung, dan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan. Selama 2015-2018 ada 57 unit bendungan yang dibangun dan 9 di antaranya sudah selesai. Hingga akhir 2019, ditargetkan 65 unit bendungan dibangun.
Sementara itu, embung yang dibangun selama era Jokowi mencapai 949 unit dengan jaringan irigasi baru yang mencapai 860.015 hektar dan rehabilitasi irigasi yang mencapai 2,32 juta hektar.
Pembangunan bendungan baru di era Jokowi menambah kapasitas tampung sebesar 2,11 miliar meter persegi dan menambah irigasi waduk seluas 160.000 hektar. Air baku yang dihasilkan 3,02 meter persegi per detik dan dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dengan potensi sebesar 145 mega watt.
Perlu dicatat kebutuhan untuk membangun proyek infrastruktur, termasuk pembangunan pembangkit listrik, pelabuhan, jalan, dan proyek infrastruktur lainnya, di era Jokowi sangat besar, hingga Rp 5.500 triliun sampai 2019.
Proyek ini tidak mampu semuanya dibiayai oleh APBN sehingga memerlukan dukungan dari BUMN dan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun menyadari bawah anggaran negara cukup terbatas untuk membangun seluruh proyek infrastuktur yang telah dicanangkan. Namun, dia mengatakan pemerintah akan membangun infrastruktur yang lebih baik.
"Dengan anggaran yang terbatas kami bisa mengupayakan pembangunan infrastuktur yang lebih baik," ujarnya belum lama ini.
Next
Next Page
Dampak Ekonomi Proyek Infrastruktur
Pages
Most Popular