Internasional
Setelah RI, Fasilitas GSP India Juga Terancam Dicabut Trump
Rehia Sebayang, 博彩网站
05 March 2019 11:43
Jakarta, 博彩网站 - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada hari Senin (4/3/2019) mengatakan dirinya bermaksud untuk mengakhiri praktik dagang preferensial atau Generalized System of Preferences (GSP) dengan India.
Fasilitas tersebut memungkinkan ekspor India senilai US$5,6 miliar (sekitar Rp 79,2 triliun) untuk memasuki AS tanpa dikenakan bea impor.
Trump, yang telah berjanji untuk menurunkan defisit perdagangan AS, berulang kali mengkritik India atas tarif impornya yang tinggi.
"Saya mengambil langkah ini karena, setelah keterlibatan intensif antara Amerika Serikat dan Pemerintah India, saya telah menentukan bahwa India belum meyakinkan Amerika Serikat bahwa negara itu akan memberikan akses yang adil dan masuk akal ke pasar India," kata Trump dalam sebuah surat kepada para pemimpin kongres, mengutip Reuters.
Kantor Perwakilan Dagang AS mengatakan menghapus India dari program GSP tidak akan berlaku setidaknya 60 hari setelah pemberitahuan ke Kongres dan pemerintah India, dan hal itu akan berlaku setelah ada pernyataan resmi oleh presiden.
Defisit perdagangan barang dan jasa AS dengan India adalah sebesar US$27,3 miliar pada tahun 2017, menurut Kantor Perwakilan Perdagangan AS.
India adalah penerima manfaat terbesar di dunia dari program GSP dan mengakhiri partisipasinya akan menjadi tindakan hukuman terberat terhadap India sejak Trump menjabat pada 2017.
Hubungan dagang AS-India telah terpuruk setelah India meluncurkan aturan baru tentang e-commerce yang membatasi cara Amazon.com Inc dan Flipkart, yang didukung Walmart Inc, dalam menjalankan bisnis di negara itu.
Aturan e-commerce tersebut termasuk paksaan oleh New Delhi terhadap perusahaan pembayaran kartu global seperti Mastercard Inc dan Visa Inc untuk memindahkan data mereka ke India dan pengenaan bea masuk yang lebih tinggi pada produk elektronik dan smartphone asal Amerika.
AS juga tengah meninjau ulang fasilitas GSP untuk Indonesia.
Lagi-lagi keputusan itu diambil karena adanya kebijakan gerbang pembayaran nasional (GPN) yang mewajibkan transaksi pembayaran harus diproses di dalam negeri. Kebijakan ini merugikan bisnis Visa dan Mastercard di Indonesia.
Selain itu, ganjalan lainnya adalah permintaan pemerintah Indonesia agar berbagai perusahaan digital asing wajib membangun data center di dalam negeri.
(prm) Next Article Negosiasi GSP RI-AS Ditargetkan Tuntas Sebelum Natal
Fasilitas tersebut memungkinkan ekspor India senilai US$5,6 miliar (sekitar Rp 79,2 triliun) untuk memasuki AS tanpa dikenakan bea impor.
Trump, yang telah berjanji untuk menurunkan defisit perdagangan AS, berulang kali mengkritik India atas tarif impornya yang tinggi.
Kantor Perwakilan Dagang AS mengatakan menghapus India dari program GSP tidak akan berlaku setidaknya 60 hari setelah pemberitahuan ke Kongres dan pemerintah India, dan hal itu akan berlaku setelah ada pernyataan resmi oleh presiden.
Defisit perdagangan barang dan jasa AS dengan India adalah sebesar US$27,3 miliar pada tahun 2017, menurut Kantor Perwakilan Perdagangan AS.
India adalah penerima manfaat terbesar di dunia dari program GSP dan mengakhiri partisipasinya akan menjadi tindakan hukuman terberat terhadap India sejak Trump menjabat pada 2017.
Hubungan dagang AS-India telah terpuruk setelah India meluncurkan aturan baru tentang e-commerce yang membatasi cara Amazon.com Inc dan Flipkart, yang didukung Walmart Inc, dalam menjalankan bisnis di negara itu.
Aturan e-commerce tersebut termasuk paksaan oleh New Delhi terhadap perusahaan pembayaran kartu global seperti Mastercard Inc dan Visa Inc untuk memindahkan data mereka ke India dan pengenaan bea masuk yang lebih tinggi pada produk elektronik dan smartphone asal Amerika.
 Foto: REUTERS/Amit Dave |
AS juga tengah meninjau ulang fasilitas GSP untuk Indonesia.
Lagi-lagi keputusan itu diambil karena adanya kebijakan gerbang pembayaran nasional (GPN) yang mewajibkan transaksi pembayaran harus diproses di dalam negeri. Kebijakan ini merugikan bisnis Visa dan Mastercard di Indonesia.
Selain itu, ganjalan lainnya adalah permintaan pemerintah Indonesia agar berbagai perusahaan digital asing wajib membangun data center di dalam negeri.
(prm) Next Article Negosiasi GSP RI-AS Ditargetkan Tuntas Sebelum Natal
Most Popular