²©²ÊÍøÕ¾

Seperti halnya Vietnam, ongkos yang harus dikeluarkan investor di Kamboja dan Myanmar lebih murah daripada Indonesia. Bahkan lebih murah dari Vietnam. Salah satu indikatornya adalah upah di sektor manufaktur untuk semua level per tahun memang Kamboja dan Myanmar jauh lebih miring.

Selain upah, pajak korporasi di Kamboja dipatok 20% seperti halnya Vietnam. Sedangkan Myanmar mematok angka yang sama seperti Indonesia.

Namun dari segi geografis, Kamboja dan Myanmar juga masuk dalam rantai pasok poros Vietnam, Kamboja, Myanmar dan China. Lokasi yang strategis ini juga menguntungkan Kamboja dan Vietnam mengingat investor strategis ASEAN salah satunya China.

Selain itu, ditinjau dari segi profil potensi bencana alam yang berdampak pada kerugian, Indonesia termasuk negara Asia Tenggara yang paling rentan dibandingkan dengan negara tetangganya. 

Rilis laporan The World Bank Group, Indonesia memiliki risiko sangat tinggi untuk terdampak bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus hingga tsunami. Sebagai tambahan, berdasarkan profil risiko bencana alam, Kamboja sangat rentan terhadap banjir saja sedangkan Myanmar sangat rentan terhadap banjir dan juga badai (typhoon)

Dari sisi stabilitas politik, Kamboja lebih unggul daripada Indonesia. Namun Myanmar masih di bawah Indonesia dalam indeks stabilitas politik. Dilansir dari data The Global Economy. Indonesia berada di peringkat 135 dengan indeks -0,51.

Kamboja di peringkat 87 dengan indeks 0,17. Myanmar berada di bawah Indonesia dan bertengger di peringkat 168 dengan skor -1,08. Vietnam merupakan yang paling stabil secara politik dibandingkan Indonesia, Kamboja dan Myanmar. Vietnam berada di peringkat 74 dengan skor indeks 0,31.

Nilai indeks bernilai positif mengindikasikan tingkat kestabilan politik yang tinggi pula. Bagaimanapun juga tingkat kestabilan politik suatu negara juga menjadi salah satu pertimbangan investor dalam berinvestasi.

(BERLANJUT KE HALAMAN 3)

ASEAN sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru, memang sedang berlomba-lomba jadi primadona untuk menarik perhatian para investor. Berbagai insentif dan juga reformasi kebijakan digalakkan di setiap negara. 

Namun tampaknya berbagai kebijakan terkait reformasi kebijakan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia belum begitu berdampak. Buktinya dengan berbagai stimulus seperti Online Single Submission (OSS) dan revisi daftar negatif investasi belum mampu berdampak pada pertumbuhan PMA yang agresif seperti Vietnam, Kamboja dan Myanmar.

Ditambah PMA/FDI ini digadang-gadang dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Namun faktanya, dari 2014- 2018 data serapan tenaga kerja akibat penanaman modal asing mengalami tren penurunan.

Berdasarkan data BKPM, di tahun 2014 saja tercatat serapan tenaga kerja akibat PMA di Indonesia mencapai angka 1 juta orang. Namun tren terus menurun hingga tahun 2018. PMA hanya mampu menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 490 ribu orang saja.Hal tersebut diakibatkan oleh pergeseran dari investasi yang padat karya menjadi padat modal.

Tantangan ke depannya adalah ekonomi digital. Walaupun proporsi masih kecil, tetapi ekonomi digital memiliki growth rate yang tinggi. Supaya jadi primadona pemerintah perlu serius menggarap sektor ekonomi digital ini tidak hanya dari segi kebijakan dan insentif fiskal. Namun peningkatan kapabilitas tenaga kerja untuk mendongkrak produktivitas juga mutlak diperlukan. 


TIM RISET ²©²ÊÍøÕ¾