Kuota Rumah FLPP Ditambah 80.000 Unit, Kadin: Sudah Cukup!
Yuni Astutik, 博彩网站
18 September 2019 17:32
Jakarta, 博彩网站- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengapresiasi pemerintah terkait tambahan anggaran untuk 80 ribu unit perumahan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Kalau memang benar 80 ribu, itu cukup lah. Karena 2018 realisasi 256 ribu unit, naik 40 ribu dibanding 2017. Berati sebulan kan sekitar 20-22 ribu unit. Sekarang sisa 3,5 bulan, kalau 80 ribu unit cukup," kata Ketua SC Rakornas Kadin, Endang Kwidjaja di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Angka tersebut, menurutnya sangat cukup apalagi ada tambahan kuota dari KPR BP2PT yang merupakan kredit kepemilikan rumah bersubsidi yang merupakan program kerja sama antara BTN dengan Kementerian PUPR.
"Ditambah itu 12 ribu unit," terangnya.
Namun, dirinya juga khawatir jika tambahan kuota tersebut tidak dipenuhi. Kekhawatiran lainnya adalah bagaimana jika tambahan kuota tersebut hanya diberikan untuk 10 ribu unit.
"September ini akan habis. September sampai November akan pakai BP2BT jumlahnya ada 14 ribu, katakanlah habis Oktober. November Desember bagaimana?," katanya lagi.
Sebelumnya, pemerintah berjanji mencairkan anggaran tambahan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pencairan dana ini tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku.
"Saya akan sampaikan kepada Presiden langkah apa yang dilakukan selanjutnya," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyatakan dalam APBN dana FLPP bergulir merupakan anggaran penanaman modal dalam bentuk injeksi. Sehingga untuk penambahannya harus mengikuti prosedur yang ada, meski Jokowi meminta dana ini bisa cepat digulirkan kembali. Dia pun belum bisa memastikan berapa dana tambahan yang akan digulirkan selanjutnya.
Tahun ini anggaran untuk FLPP mencapai Rp 5,2 triliun dari APBN. Namun anggaran tersebut sudah dipergunakan seluruhnya hingga Agustus lalu, sehingga dibutuhkan dana tambahan.
(dob/dob) Next Article Saingi Vietnam-Malaysia, Pengusaha RI Pede Ekspor Naik 500%
"Kalau memang benar 80 ribu, itu cukup lah. Karena 2018 realisasi 256 ribu unit, naik 40 ribu dibanding 2017. Berati sebulan kan sekitar 20-22 ribu unit. Sekarang sisa 3,5 bulan, kalau 80 ribu unit cukup," kata Ketua SC Rakornas Kadin, Endang Kwidjaja di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Angka tersebut, menurutnya sangat cukup apalagi ada tambahan kuota dari KPR BP2PT yang merupakan kredit kepemilikan rumah bersubsidi yang merupakan program kerja sama antara BTN dengan Kementerian PUPR.
Namun, dirinya juga khawatir jika tambahan kuota tersebut tidak dipenuhi. Kekhawatiran lainnya adalah bagaimana jika tambahan kuota tersebut hanya diberikan untuk 10 ribu unit.
"September ini akan habis. September sampai November akan pakai BP2BT jumlahnya ada 14 ribu, katakanlah habis Oktober. November Desember bagaimana?," katanya lagi.
Sebelumnya, pemerintah berjanji mencairkan anggaran tambahan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pencairan dana ini tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku.
"Saya akan sampaikan kepada Presiden langkah apa yang dilakukan selanjutnya," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyatakan dalam APBN dana FLPP bergulir merupakan anggaran penanaman modal dalam bentuk injeksi. Sehingga untuk penambahannya harus mengikuti prosedur yang ada, meski Jokowi meminta dana ini bisa cepat digulirkan kembali. Dia pun belum bisa memastikan berapa dana tambahan yang akan digulirkan selanjutnya.
Tahun ini anggaran untuk FLPP mencapai Rp 5,2 triliun dari APBN. Namun anggaran tersebut sudah dipergunakan seluruhnya hingga Agustus lalu, sehingga dibutuhkan dana tambahan.
(dob/dob) Next Article Saingi Vietnam-Malaysia, Pengusaha RI Pede Ekspor Naik 500%
Most Popular