Pengusaha Ngeluh Izin Satu Pintu Masih Bermasalah
Ferry Sandi, 博彩网站
10 December 2019 14:36
Jakarta, 博彩网站 - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai Online Single Submission (OSS) yang menjadi konsep layanan perizinan satu pintu masih bermasalah. Pasalnya, masih banyak daerah yang belum sepenuhnya menerapkan OSS.
"OSS mengalami banyak masalah karena sinkronisasi pusat dan daerah nggak berjalan. Yang terjadi masih pola lama, yaitu pelayanan satu atap. Hampir semua daerah-daerah banyak investasinya pakai sistem lama," kata Hariyadi pada konferensi pers outlook perekonomian Apindo, di Jakarta, Selasa, (10/12/2019).
Pelayanan satu pintu pemerintah pusat dan daerah memang belum sinkron. Misalnya di tingkat daerah masih banyak masalah terkait perizinan investasi. Sudah menjadi rahasia umum banyaknya perizinan yang sulit keluar akibat praktik menghambat investasi di daerah. Ditambah visi kepala daerah dalam penanaman modal di wilayahnya juga kerap tidak berjalan.
Solusi yang kini diupayakan pemerintah untuk memudahkan perizinan yakni melalui omnibus law atau pencabutan beberapa undang-undang (UU) sekaligus menjadi yang lebih sederhana. "Dengan simplifikasi regulasi dalam Omnibus Law akan mengefektifkan OSS itu sendiri," sebut Hariyadi.
Namun, sepertinya pengusaha mesti bersabar karena penerapan omnibus law yang digadang-gadang akan mulai berjalan tahun 2020 mendatang belum sepenuhnya akan berjalan lancar.
"Cuma dampaknya awal tahun 2021. Yang paling penting dunia usaha adalah kepercayaan. Begitu percaya, akan menggairahkan," sebutnya.
Hariyadi mengingatkan jangan sampai omnibus law yang bisa menjadi solusi bagi OSS terganggu oleh kondisi politik yang tidak menentu beberapa tahun ke depan.
"2021 adalah tahun yang bagus. Karena kalau sudah tahun 2022 itu udah mau pemilu lagi. Kita bisa jaga momentum ini maka akan positif. Apindo berharap ini harus sukses untuk kebaikan semua. Tidak ada untungnya kekuatan politik menjegal di sini. Rugi semua. Jadi ini program kita bersama," paparnya.
(hoi/hoi) Next Article Lelet dan Data Hilang! Begini Curhat Pengusaha Soal OSS
"OSS mengalami banyak masalah karena sinkronisasi pusat dan daerah nggak berjalan. Yang terjadi masih pola lama, yaitu pelayanan satu atap. Hampir semua daerah-daerah banyak investasinya pakai sistem lama," kata Hariyadi pada konferensi pers outlook perekonomian Apindo, di Jakarta, Selasa, (10/12/2019).
Pelayanan satu pintu pemerintah pusat dan daerah memang belum sinkron. Misalnya di tingkat daerah masih banyak masalah terkait perizinan investasi. Sudah menjadi rahasia umum banyaknya perizinan yang sulit keluar akibat praktik menghambat investasi di daerah. Ditambah visi kepala daerah dalam penanaman modal di wilayahnya juga kerap tidak berjalan.
Pilihan Redaksi |
Solusi yang kini diupayakan pemerintah untuk memudahkan perizinan yakni melalui omnibus law atau pencabutan beberapa undang-undang (UU) sekaligus menjadi yang lebih sederhana. "Dengan simplifikasi regulasi dalam Omnibus Law akan mengefektifkan OSS itu sendiri," sebut Hariyadi.
Namun, sepertinya pengusaha mesti bersabar karena penerapan omnibus law yang digadang-gadang akan mulai berjalan tahun 2020 mendatang belum sepenuhnya akan berjalan lancar.
"Cuma dampaknya awal tahun 2021. Yang paling penting dunia usaha adalah kepercayaan. Begitu percaya, akan menggairahkan," sebutnya.
Hariyadi mengingatkan jangan sampai omnibus law yang bisa menjadi solusi bagi OSS terganggu oleh kondisi politik yang tidak menentu beberapa tahun ke depan.
"2021 adalah tahun yang bagus. Karena kalau sudah tahun 2022 itu udah mau pemilu lagi. Kita bisa jaga momentum ini maka akan positif. Apindo berharap ini harus sukses untuk kebaikan semua. Tidak ada untungnya kekuatan politik menjegal di sini. Rugi semua. Jadi ini program kita bersama," paparnya.
(hoi/hoi) Next Article Lelet dan Data Hilang! Begini Curhat Pengusaha Soal OSS
Most Popular