²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT PLNÌý(Persero) untuk merombak jajaran direksi dan komisaris perusahaan setrum negara ini kemungkinan besar akan digelar pada Jumat pekan ini sebagaimana diungkapkan oleh Komisaris PLNÌýSumiyati.

"Belum terima undangan resmi [RUPSLB], tapi di dalam [internal PLN] sudah dikabarkan hari Jumat [13/12/2019], siap-siapÌýRUPSLB, tapi hanya disuruh siap-siap tapi belum ada undangan," tegas SumiyatiÌýusai acara Orientasi Pegawai Baru CPNS dari Politeknik Keuangan Negara STAN di Jakarta, Rabu (11/12/2018).

"Kita di internal saja, disuruh siap-siap saja, karena kan kita [komisaris] dari berbagai lembaga," tegas Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan ini.

Pilihan Redaksi Sepekan Jadi Dirut, Pahala Beli Saham BTN Hampir Rp 1 M Dikabarkan Jadi Dirut PLN, Rudiantara: Tinggal Tunggu RUPS Baru Awal, Erick Rombak Pejabat di 6 BUMN & Bongkar 85 Hotel Ahok, Luhut, dan Pertamina yang Disebut Sumber Kekacauan

Dua nama yang sudah dipublikasikan untuk mengisi jajaran direksi adalah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RudiantaraÌýyang dikabarkanÌýakan menjadi Direktur Utama PLNÌýmenggantikan Sofyan Basir. Nama lainnya yakniÌýDarmawan PrasodjoÌý(komisaris PLN) yang kabarnya akan menjadi Wakil Direktur Utama PLN.

"Enggak, kami enggak dapatkan informasi itu [nama RudiantaraÌýdan Darmawan] tahunya dari berita-berita. Kami belum tahu, belum ada yang ngasih tahu, belum tahu informasi secara resmi," tegasnya.

SumiyatiÌýmengatakan gelaran RUPSLBÌýakan digelar di Kementerian BUMN. "Kalau RUPS, ownerÌý[pemegang saham], ya direksi [hadir]. [Tapi] biasanya yang baru itu [direksi baru, RudiantaraÌýdan Darmawan] enggak ada, yang diundang itu yang eksistingÌý[direksi dan komisaris]," katanya.

Dia juga menampik adanya informasi di grup internal komisaris atas dua nama tersebut. "Enggak ada, kita bisnis biasa aja kita jalankan."

Kementerian BUMN memang mengisyaratkan RUPSLBÌýbakal dilakukan Desember ini gunaÌýmenetapkan direksi dan komisaris baru. "Secepatnya. Kalau bisa tahun ini," kata AryaÌýSinulingga, Staf Khusus MenteriÌýBUMN, Selasa kemarin (10/12).

Menurut Arya, semua keputusan terkait direksi dan komisaris masihÌýbergantung dari keputusan pemerintah sebagai pemegang saham PLN.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan Rudiantara jadi dirut PLN. Hal ini ia ungkapkan di Hotel Sultan, Jakarta. "Jadi saya kira Pak Presiden menunjuk Pak Rudi [Rudiantara] sudah keputusan yang sangat tepat dan saya kira PLN akan lebih bagus nanti," katanya, Senin (9/12/2019).

Pernyataan ini sekaligus memastikan informasi yang dikabarkan oleh pihak Istana beberapa waktu lalu yang menyebut Rudiantara masuk di 3 nama besar rekomendasi Tim Penilai Akhir (TPA) untuk menjadi bos di pelat merah setrum tersebut.

Rudiantara pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada Kabinet Kerja (2014-2019) dan pernah berkarier di Indosat, Telkomsel, XL dan Telkom. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Utama di PLN.

Sementara itu, LuhutÌýjugaÌýbicaraÌýsoal Darmawan Prasodjo yang bakal ditunjuk menjadi WadirutÌýPLN. "Kalau memang orang itu qualified ya biarin aja dan menurut saya Pak DarmoÌý[Darmawan Prasodjo]Ìýitu qualified," ungkap Luhut di Kantornya Selasa (10/12/2019).

Darmawan Prasodjo sebelumnya merupakan mantan staf Luhut sewaktu menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

Mengacu UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,ÌýPasal 79 Ayat 1 menyebutkan, direksi memiliki fungsi dan wewenang untuk menyelenggarakan RUPSLB, dengan didahului pemanggilan RUPS. Namun, RUPSLB juga dapat diadakan berdasarkan permintaan dari pemegang saham atau dewan komisaris.

Jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS.

RudiantaraÌýtambah 'daya setrum'ÌýPLN

[Gambas:Video ²©²ÊÍøÕ¾]

Ìý

(tas/tas) Next Article Biografi Jokowi Tulisan Dirut PLN Terbit di Korea