Top Pak Jokowi! China Melunak, Dubesnya Akui Natuna Milik RI
Redaksi, 博彩网站
24 January 2020 15:23
Jakarta, 博彩网站 - Ada beberapa rangkaian peristiwa semenjak pemerintah RI resmi menyampaikan protes ke China. Protes ini dilayangkan karena adanya pelanggaran yang dilakukan kapal China di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) pada Senin (30/12/19) di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Persoalan Natuna beberapa waktu lalu sempat membuat ketegangan kedua negara. China pada awal insiden bersikap keras, tapi belakangan China makin terus melunak soal Natuna.
"Saya ingin menekankan bahwa China dan Indonesia tidak memiliki perselisihan mengenai kedaulatan wilayah. Kami memiliki klaim hak dan kepentingan maritim yang tumpang tindih di beberapa wilayah di Laut Cina Selatan." kata Juru Bicara Menteri Luar Negeri China Geng Shuang dalam keterangan pers regular, sebagaimana dilansir dari situs Kemlu China, Kamis (9/1/2020).
Namun entah kebetulan atau tidak, sikap China itu bersamaan dengan kunjungan Presiden Jokowi di Natuna pada Rabu (8/1/2020). Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa Natuna adalah bagian dari Indonesia.
"Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini," ujar Jokowi.
Sikap China di atas jelas jauh berbeda dengan sikap awal mereka. Pada konferensi pers pada Kamis (2/1/2020), Geng Shuang menegaskan pemerintah China mengklaim sudah mematuhi hukum internasional. Bahkan Geng Shuang menegaskan negaranya berkepentingan di perairan tersebut.
"Saya ingin menekankan bahwa posisi dan proposisi China mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS (United Nations Convention for the Law of the Sea/hukum laut internasional). Jadi apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak, tidak ada yang akan mengubah fakta objektif bahwa China memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang relevan (relevant waters)," kata Geng.
"Apa yang disebut putusan arbitrase Laut China Selatan itu ilegal, batal berdasarkan hukum, dan kami telah lama menegaskan bahwa China tidak menerima atau mengakui hal itu. Pihak China dengan tegas menentang negara, organisasi atau individu mana pun yang menggunakan putusan arbitrase yang tidak sah untuk merugikan kepentingan China," tegasnya.
Sepekan setelah Kemenlu聽China melunak, Dubes China untuk Indonesia Xiao Qian mulai melakukan safari mengunjungi beberapa pejabat tinggi di Indonesia, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD hingga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Syarief Hasan.
Persoalan Natuna beberapa waktu lalu sempat membuat ketegangan kedua negara. China pada awal insiden bersikap keras, tapi belakangan China makin terus melunak soal Natuna.
"Saya ingin menekankan bahwa China dan Indonesia tidak memiliki perselisihan mengenai kedaulatan wilayah. Kami memiliki klaim hak dan kepentingan maritim yang tumpang tindih di beberapa wilayah di Laut Cina Selatan." kata Juru Bicara Menteri Luar Negeri China Geng Shuang dalam keterangan pers regular, sebagaimana dilansir dari situs Kemlu China, Kamis (9/1/2020).
"Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini," ujar Jokowi.
Sikap China di atas jelas jauh berbeda dengan sikap awal mereka. Pada konferensi pers pada Kamis (2/1/2020), Geng Shuang menegaskan pemerintah China mengklaim sudah mematuhi hukum internasional. Bahkan Geng Shuang menegaskan negaranya berkepentingan di perairan tersebut.
"Saya ingin menekankan bahwa posisi dan proposisi China mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS (United Nations Convention for the Law of the Sea/hukum laut internasional). Jadi apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak, tidak ada yang akan mengubah fakta objektif bahwa China memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang relevan (relevant waters)," kata Geng.
"Apa yang disebut putusan arbitrase Laut China Selatan itu ilegal, batal berdasarkan hukum, dan kami telah lama menegaskan bahwa China tidak menerima atau mengakui hal itu. Pihak China dengan tegas menentang negara, organisasi atau individu mana pun yang menggunakan putusan arbitrase yang tidak sah untuk merugikan kepentingan China," tegasnya.
Sepekan setelah Kemenlu聽China melunak, Dubes China untuk Indonesia Xiao Qian mulai melakukan safari mengunjungi beberapa pejabat tinggi di Indonesia, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD hingga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Syarief Hasan.
Next Page
Dubes China ke MPR, Akui Natuna Milik RI
Pages
Most Popular