Dua Skenario Pemindahan PNS di Ibu Kota Baru & Paksaan Jokowi
Ferry Sandi, 博彩网站
25 January 2020 13:27
Jakarta, 博彩网站 Indonesia - Rencana pemindahan Ibu Kota baru sudah pasti akan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk ikut pindah. Namun sepertinya, Presiden Joko Widodo melihat ada sebagian ASN yang menolak atau keberatan dengan tugas negara tersebut. Karenanya, dia tidak segan-segan untuk memaksa ASN untuk mau pindah dan menjalankan roda pemerintahan dari Ibu Kota baru.
"Saya juga nggak tahu apakah nanti pindah [ibu kota baru] pada mau. Kalau saya sih, saya paksa," kata Jokowi di depan ratusan pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) saat memberikan pengarahan dalam dalam perencanaan pelaksanaan sensus penduduk di Istana Negara, Jumat (24/1/2020).
Pemindahan ASN juga perlu dilakukan karena Jokowi juga melihat ketergantungan Indonesia pada Pulau Jawa sudah sangat tinggi. Dari data statistik, saat ini hampir 56% atau lebih dari 149 juta penduduk Indonesia terpusat di Pulau Jawa. Kondisi ini, kata eks Gubernur DKI Jakarta itu, membuat Pulau Jawa terbebani, dan memerlukan bantuan.
"Nah, magnetnya digeser ke ibu kota yang baru, agar ada magnet lagi untuk pemerataan penduduk, pemerataan ekonomi. Karena PDB ekonomi juga sama. PDB ekonomi itu di Jawa 58% ada di Jawa," kata Jokowi.
"Pulau jawa ini kan salah satu dari 17.000 pulau yang kita miliki. Masa semuanya ingin di sini semua," jelas kepala negara.
Meski demikian, Jokowi tetap meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo untuk melakukan survei untuk melihat angka kesediaan ASN untuk pindah. "Sudah perintahkan kepada MenPAN RB untuk survei dulu, pengen ngga pindah berapa persen, harus tau," kata Jokowi awal pekan lalu.
Jika nantinya angka survei sudah keluar, maka Pemerintah bisa lebih leluasa dalam menerapkan skenario pemindahan ibu Kota. Setidaknya akan ada dua skenario.
NEXT > Dua Skenario
"Saya juga nggak tahu apakah nanti pindah [ibu kota baru] pada mau. Kalau saya sih, saya paksa," kata Jokowi di depan ratusan pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) saat memberikan pengarahan dalam dalam perencanaan pelaksanaan sensus penduduk di Istana Negara, Jumat (24/1/2020).
Pemindahan ASN juga perlu dilakukan karena Jokowi juga melihat ketergantungan Indonesia pada Pulau Jawa sudah sangat tinggi. Dari data statistik, saat ini hampir 56% atau lebih dari 149 juta penduduk Indonesia terpusat di Pulau Jawa. Kondisi ini, kata eks Gubernur DKI Jakarta itu, membuat Pulau Jawa terbebani, dan memerlukan bantuan.
"Pulau jawa ini kan salah satu dari 17.000 pulau yang kita miliki. Masa semuanya ingin di sini semua," jelas kepala negara.
Meski demikian, Jokowi tetap meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo untuk melakukan survei untuk melihat angka kesediaan ASN untuk pindah. "Sudah perintahkan kepada MenPAN RB untuk survei dulu, pengen ngga pindah berapa persen, harus tau," kata Jokowi awal pekan lalu.
Jika nantinya angka survei sudah keluar, maka Pemerintah bisa lebih leluasa dalam menerapkan skenario pemindahan ibu Kota. Setidaknya akan ada dua skenario.
NEXT > Dua Skenario
Pages
Most Popular