Ada Corona, 1,3 Juta Orang Tetap Ngotot Mudik di Jabodetabek
Muhammad Choirul Anwar, 博彩网站
14 April 2020 13:01
Jakarta, 博彩网站 - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengantongi catatan setidaknya 1,3 juta warga Jabodetabek masih berpotensi mudik. Dari jumlah itu, terdapat beberapa kelompok calon pemudik yang dikategorisasi berdasarkan alasannya.
Ketua Umum MTI Agus Taufik Mulyono menyebut, ada 3 kategori calon pemudik. Pertama yakni kelompok nekat mudik karena tradisi.
"Nekat mudik karena budaya mudik tahunan, tradisi mudik tahunan. Seperti yang sering presiden katakan, ini yang sulit dilarang," ungkap Agus Taufik Mulyono dalam konferensi pers virtual, Selasa (14/3/20).
Kelompok kedua yakni nekat mudik karena tidak ada penghasilan. Kelompok ini menurutnya juga sulit dicegah, karena yang bersangkutan tidak lagi punya pemasukan di Jabodetabek untuk biaya hidup.
Selanjutnya, yang ketiga yakni kelompok bersikeras mudik karena permintaan orang tua atau keluarga. Tiga kelompok tersebut, menurutnya masuk dalam 1,3 juta orang yang masih berpotensi mudik dari Jabodetabek.
Karena itu, dia juga menyampaikan beberapa rekomendasi. Di antaranya yakni menggencarkan kampanye jangan mau dijadikan orang dalam pemantauan (ODP) demi keselamatan keluarga di kampung.
"Orang-orang yang mau mudik, tahu nggak kalau yang dilakukan di kampungnya, mereka sudah kompak menolak mudik atau membuat aturan bagaimana menerima kehadiran keluarga mereka," ujarnya.
Selanjutnya, untuk menghadapi calon pemudik yang disebabkan tidak adanya pemasukan lagi buat hidup di Jakarta, dia mengusulkan adanya bantuan langsung tunai (BLT). BLT ini bisa disalurkan dalam bentuk uang tunai atau bahan kebutuhan pokok.
"Kemudian untuk yang bersikeras mudik, supaya kita tetap mudik dalam arti berkomunikasi virtual mudiknya, tapi tidak tatap muka, itu bisa dilakukan dengan voucher komunikasi. Itu kompensasi kangen mudik. itu lebih mudah dilakukan karena bisa dideteksi oleh teknologi, siapa saja orang yang ingin mudik dari nomor HP-nya," urainya.
Dia juga menjelaskan bahwa banyak konsekuensi lain yang timbul akibat mudik. Salah satunya adalah dapat menimbulkan konflik sosial.
"Setelah sampai tujuan, rawan konflik sosial, sekalipun keluarga itu kan ada penolakan, walaupun dikarantina tetap akan muncul konflik rasa hati, penolakan warga setempat," tandasnya.
Di samping itu, keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah juga jadi tantangan tersendiri. Dia menilai, tidak semua daerah siap menyediakan pelayanan dan, perawatan korban Covid-19.
"Karena RSUD dan puskesmas itu tidak memadai peralatannya, dokternya, petugasnya, itu fakta," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Kasus Covid Kian Landai, Tetap Waspada Lonjakan Habis Lebaran
Ketua Umum MTI Agus Taufik Mulyono menyebut, ada 3 kategori calon pemudik. Pertama yakni kelompok nekat mudik karena tradisi.
"Nekat mudik karena budaya mudik tahunan, tradisi mudik tahunan. Seperti yang sering presiden katakan, ini yang sulit dilarang," ungkap Agus Taufik Mulyono dalam konferensi pers virtual, Selasa (14/3/20).
Selanjutnya, yang ketiga yakni kelompok bersikeras mudik karena permintaan orang tua atau keluarga. Tiga kelompok tersebut, menurutnya masuk dalam 1,3 juta orang yang masih berpotensi mudik dari Jabodetabek.
Karena itu, dia juga menyampaikan beberapa rekomendasi. Di antaranya yakni menggencarkan kampanye jangan mau dijadikan orang dalam pemantauan (ODP) demi keselamatan keluarga di kampung.
"Orang-orang yang mau mudik, tahu nggak kalau yang dilakukan di kampungnya, mereka sudah kompak menolak mudik atau membuat aturan bagaimana menerima kehadiran keluarga mereka," ujarnya.
Selanjutnya, untuk menghadapi calon pemudik yang disebabkan tidak adanya pemasukan lagi buat hidup di Jakarta, dia mengusulkan adanya bantuan langsung tunai (BLT). BLT ini bisa disalurkan dalam bentuk uang tunai atau bahan kebutuhan pokok.
"Kemudian untuk yang bersikeras mudik, supaya kita tetap mudik dalam arti berkomunikasi virtual mudiknya, tapi tidak tatap muka, itu bisa dilakukan dengan voucher komunikasi. Itu kompensasi kangen mudik. itu lebih mudah dilakukan karena bisa dideteksi oleh teknologi, siapa saja orang yang ingin mudik dari nomor HP-nya," urainya.
Dia juga menjelaskan bahwa banyak konsekuensi lain yang timbul akibat mudik. Salah satunya adalah dapat menimbulkan konflik sosial.
"Setelah sampai tujuan, rawan konflik sosial, sekalipun keluarga itu kan ada penolakan, walaupun dikarantina tetap akan muncul konflik rasa hati, penolakan warga setempat," tandasnya.
Di samping itu, keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah juga jadi tantangan tersendiri. Dia menilai, tidak semua daerah siap menyediakan pelayanan dan, perawatan korban Covid-19.
"Karena RSUD dan puskesmas itu tidak memadai peralatannya, dokternya, petugasnya, itu fakta," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Kasus Covid Kian Landai, Tetap Waspada Lonjakan Habis Lebaran
Most Popular