²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Di tengah krisis Covid-19, pemerintah beberapa negara dunia mengucurkan stimulus untuk membantu menggulirkan perekonomian. Di Indonesia, stimulus mengucur ke sektor riil, beberapa di antaranya di BUMN yang anehnya malah dipersoalkan belakangan ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan stimulus yang mengalir ke BUMN mencapai Rp 149,3 triliun yang terbagi dalam beberapa bentuk yakni subsidi, kompensasi, Penyertaan Modal Negara (PMN), dana talangan modal kerja dan bantuan sosial (bansos).

Namun harap dicatat, di luar dana tersebut, BUMN juga mendapatkan stimulus meski tidak berupa "uang kaget", melainkan bisa berupa kebijakan untuk menciptakan kemudahan usaha dan juga jaminan dari pemerintah.

Baca: Melihat Peran Kunci BI Antisipasi Terjangan Krisis Ekonomi RI

Bentuk stimulus terakhir inilah yang sempat disalahtafsirkan banyak pihak, misalnya untuk kasus PT Garuda Indonesia Tbk. Awalnya, maskapai penerbangan nasional ini disebutkan dapat "dana talangan" senilai Rp 8,5 triliun, yang lantas ditafsirkan sebagai bentuk program bailout.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri,Ìýmisalnya, mencurigai dana talangan investasi ini akan dipakai untuk membayar utang-utang perseroan yang hampir jatuh tempo.ÌýDia memberi contoh Garuda yang tenggat pembayaran utangnya senilai US$ 500 juta jatuh pada Juni.

"Ini menutupi borok-borok pemerintah lewat BUMN. Karena kalau BUMN gagal bayar, [pemerintah] hancur lebur," tuturnya dalam acara virtual bersama Kahmi Preneur, Senin (1/6/2020).

Dalam satu sisi, talangan yang dimaksud, mengutip penjelasan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga pada Selasa (2/6/2020) adalah jaminan (credit guarantee) untuk aktivitas penggalian dana eksternal yang akan dilangsungkan oleh emiten berkode saham GIAA tersebut, dengan total nilai utang yang dijamin senilai Rp 8,5 triliun.

Artinya, pemerintah pasang badan memastikan bahwa penggalian dana perusahaan pelat merah tersebut tidak akan mengalami gagal bayar (default). Fasilitas serupa selama ini diberikan oleh pemerintah atas obligasi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina.

Di luar Garuda, BUMN lain yang bakal menerima dana ini adalah Perum Bulog senilai Rp 13 triliun, PTPN sebesar Rp 4 triliun, PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai Rp 3,5 triliun, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) Rp 3 triliun dan Perum Perumnas senilai Rp 650 miliar.

Baca: Insentif Pajak Rp 123 T dari Jokowi Disebar untuk Dunia Usaha

Ìý

Program Keniscayaan Era Pandemi

Praktik pemberian stimulus saat ini menjadi keharusan di tengah krisis corona sebagaimana dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia, meski tidak semuanya dikucurkan melalui BUMN-mengingat tak semua negara memiliki perusahaan milik negara.

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF) pada Kamis mengatakan paket stimulus yang disiapkan negara-negara di seluruh dunia total nilainya mencapai US$ 10 triliun, guna memitigasi efek pandemi corona yang telah menjangkiti 7,5 juta orang di seluruh dunia.

Mengutip lembaga think tank Bruegel, Jerman saat ini menjadi negara yang memberikan stimulus paling beragam untuk mengatasi virus corona, dengan nilai total stimulus sebesar US$ 2,2 triliun, atau setara dengan 60% PDB-nya pada tahun 2019.

Sumber: Statista, Bruegel

Rasio bantuan terhadap PDB itu jauh lebih besar dibandingkan dengan negara tetangganya, maupun di Negara Adidaya di mana nilai stimulusnya setara dengan 14% PDB-nya. Namun, AS terhitung unggul dalam hal nilai stimulus, yakni total US$ 3,6 triliun.

Di luar stimulus US$ 2 triliun, AS memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke rakyatnya senilai US$ 600 miliar, atau setara dengan 9,1% PDB negara berperekonomian terbesar dunia tersebut. Terbaru pada akhir April lalu, AS mengumumkan stimulus tambahan US$ 484 miliar.

Mengutip Visualcapitalist, sebanyak 17% dari stimulus AS dalam Cares Act (senilai total US$ 2 triliun), dialokasikan kepada pemerintah pusat dan daerah. Namun jangan kaget, senilai US$ 425 miliar atau 25% justru mengucur pada korporasi raksasa.

Ya, stimulusÌýyang dikucurkan ke perusahaan swasta justru nilainya lebih besar dari yang dikucurkan ke instansi pemerintah. Mengapa demikian? Ini terkait dengan filosofi urgensitas peran entitas tersebut dalam mendorong perekonomian di kala krisis.

Sama halnya BUMN, korporasi di AS tersebut memegang posisi penting sebagai penggerak perekonomian karena merekalah yang menjadi mesin-mesin perekonomian. Tak heran, pemerintah seringkali campur tangan tatkala kepentingan perusahaan besar mereka diusik di negara lain, meski negara tak memiliki saham di korporasi tersebut.

Baca: QE Bikin Banjir Likuiditas, Penyebab Dana Asing Masuk RI

Filosofi serupa terjadi di Indonesia dengan adanya stimulus terhadap BUMN, di luar stimulus serupa yang disiapkan Menkeu untuk perusahaan swasta, berupa keringanan Pajak Penghasilan (Pph) dan bantuan untuk restrukturisasi utang mereka di perbankan.

BUMN dan perusahaan swasta merupakan agen penggerakÌýperekonomian. Memastikan kesehatan dan operasionalitas mereka sama artinya memastikan ekonomi tetap bergulir meski dengan "obat steroid" atau obat kuat yang efeknyaÌýmemang bersifat jangka pendek untuk memastikan mereka tetap setrongÌýdi tengah situasi sulit.

Apakah salah mencegah BUMN dan swasta tetap bertahan di tengah badai krisis? Tentu saja tidak, karena justru itulah filosofi pengucuran stimulus oleh seluruh negara di seluruh dunia: memastikan roda ekonomi (lewat agen-agen ekonomi tersebut) tetap berputar.

TIM RISET ²©²ÊÍøÕ¾ INDONESIA

(ags/hps) Next Article Potret Wamen Tiko 'Blusukan' Cek Proyek Depo LRT Jabodebek