²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil menyerahkan 72 sertifikat tanah Hak Pakai Jalan Tol Trans Sumatera. Sertifikat ini diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan secara simbolis melalui video conference.

Selain itu, pada kesempatan ini juga diserahkan 4.000 bidang sertifikat redistribusi tanah yang diwakilkan kepada 4 perwakilan dari masyarakat penerima di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Penyerahan sertifikat ini dilaksanakan kemarin, Rabu, (19/08/2020).

Dalam sambutannya, Sofyan A. Djalil mengatakan pembangunan Tol Trans Sumatra ruas Bakauheni-Terbanggi Besar ini tak luput dari proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sehingga seluruh jalan tol yang sudah jadi harus ada sertifikatnya.

"Ini penting untuk menghindari konflik pertanahan serta sebagai pengamanan aset," paparnya sebagaimana dikutip dari keterangan resminya, Kamis, (20/08/2020).

Menurutnya, sertifikasi tanah ini menjadi amanat dari Presiden RI agar mempercepat pergerakan ekonomi dengan mempermudah dan mempercepat aktivitas ekonomi. Dengan pembayaran kompensasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, diharapkan dapat menginjeksi dana ke masyarakat dalam rangka pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Pilihan Redaksi Pengakuan Sri Mulyani: Infrastruktur Kita Masih Tertinggal

"Apabila ada rencana jalan tol yang belum ada penetapan lokasi agar diselesaikan segera. Selain itu penyertifikatan jalan tol di Provinsi Sumatra ini harus segera diselesaikan agar semua permasalahan yang ada bisa teratasi," tambahnya.

Lebih lanjut ia mengatakan program prioritas lain yang tidak kalah penting adalah Reforma Agraria. Di mana presiden memperhatikan betul hal ini karena Reforma Agraria diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Para penerima sertifikat agar memanfaatkan tanahnya dengan sebaik-baiknya, tidak menelantarkan tanahnya dan sebisa mungkin memberikan nilai tambah. Tidak tergiur untuk memindahtangankan sertifikat tanahnya," paparnya.

Dalam kesempatan yang sama Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengatakan pengadaan tanah jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar menurut data yang ada merupakan salah satu pengadaan tanah yang tercepat.

"Karena pada Maret 2019 sudah diresmikan oleh Presiden RI, jalan sepanjang 141 km ini sudah bisa digunakan dengan baik dan lancar," tuturnya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Yuniar Hikmat Ginanjar melaporkan kepada Menteri ATR/Kepala BPN bahwa karena pandemi, target redistribusi tanah di Provinsi Lampung mengalami saving dengan penyesuaian target menjadi 4.000 bidang terdiri 1.000 bidang dari Kantah Pringsewu dan 3.000 bidang dari Kantah Lampung Timur yang berhasil diselesaikan 100%. (*)

(wia) Next Article Siap-Siap! Masuk Tol Tanpa Buka Kaca Mobil Sebentar Lagi