²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Ada banyak hal yang menjadi sorotan publik pada Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jilid kedua ini.

Salah satunya adalah banyaknya 'orang-orang' Jokowi yang menduduki jabatan strategis setingkat menteri hingga komisaris BUMN. 

Memilih seorang menteri untuk masuk ke dalam jajaran kekuasaan eksekutif memang hak prerogatif seorang presiden, begitu juga untuk kasus staf khusus yang didapuk untuk membantu menjalankan roda pemerintahan.

Sementara untuk kasus rekrutmen, pengangkatan dan pemberhentian komisaris di BUMN memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Menteri BUMN nomor 2 tahun 2015.

Penetapan seseorang menjadi komisaris BUMN dilakukan dengan keputusan menteri apabila seluruh saham dimiliki oleh negara dan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabila saham BUMN tidak dikendalikan oleh negara sepenuhnya. 

Otak-atik jajaran direksi dan komisaris di tubuh BUMN dilakukan sebagai strategi korporasi maupun dalam rangka untuk membenahi kinerja perusahaan pelat merah tersebut. 

Belum lama ini, Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat tiga nama menjadi komisaris baru di perusahaan pelat merah hanya dalam waktu sebulan.

Poin yang menjadi sorotan adalah dari ketiga nama tersebut semuanya terafiliasi dengan Presiden Jokowi saat pilpres.

Tiga nama yang ditunjuk mantan ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf tersebut adalah Dyah Kartika Rini atau Kartika Djoemadi, mantan komisaris PT Danareksa (Persero), menjabat sebagai Komisaris Independen perusahaan asuransi umum dan sosial BUMN, PT Jasa Raharja (Persero).

Baca: Dipilih Erick Jadi Komisaris BUMN, Ini Rencana Relawan Jokowi

Sebelum Dyah, Thohir telah menunjuk mantan Deputi Kantor Staf Presiden, Eko Sulistyo menjadi komisaris PT PLN (Persero) sejak 16 Oktober 2020. Eko Sulistyo sebelumnya menjabat sebagai Deputi Kantor Staf Presiden pada pemerintahan Jokowi jilid I, tepatnya sejak 2015-2-2019.

Kemudian yang ketiga ada nama Ulin Ni'am Yusron yang ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development (ITDC) pada 8 Oktober lalu. 

Dyah pun angkat suara soal omongan miring di publik.

"Karena jika dilihat dari total jumlah relawan Jokowi yang masuk ke BUMN (baik untuk posisi komisaris maupun direksi) itu jumlahnya sedikit sekali, yaitu kurang dari 1% dari total jumlah seluruh direksi dan komisaris yang ada di BUMN," jelasnya kepada ²©²ÊÍøվ Indonesia.

"itu pun tidak sembarangan, relawan juga harus melalui proses seleksi yang ketat dan profesional, hanya yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas yang bisa diterima, dan itu wajar saja sepanjang memenuhi GCG," kata Dyah yang sebelumnya adalah eks relawan Jokowi ketika mengikuti pemilihan gubernur DKI Jakarta 2012 dan Presiden RI 2014 silam.

Dia juga menjabat Koordinator Jokowi Advanced Social Media Volunteers (Jasmev).

Aksi Erick menunjuk relawan Jokowi tidak sampai di situ saja.

Senin (2/11/2020) dalam pertemuan virtual Erick menunjuk influencer pembela Jokowi dalam pilpres 2019 bernama Kristia Budiyarto sebagai komisaris independen PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) alias Pelni, BUMN khusus pelayaran penumpang dalam negeri.

Dalam salinan surat Keputusan Menteri BUMN tersebut disebutkan Kristia menggantikan Widodo Hario Mumpuni. Hanya dalam kurun waktu satu bulan lebih dua hari sudah ada empat anggota relawan yang jadi komisaris. 

Masuknya empat nama relawan ke dalam jajaran komisaris BUMN tersebut membuat total ada 13 anggota baik tim sukses maupun relawan yang kini menjadi komisaris di tubuh perusahaan milik negara. 

Meski sudah tergolong banyak dari pihak tim sukses dan relawan yang mengisi kursi komisaris, organisasi masyarakat relawan pro-Jokowi (Projo) mengaku kursi yang disediakan masih tergolong rendah.

Menurut mereka kompetensi para Projo ini tak kalah mumpuni jika dibandingkan dengan pihak yang berlatar belakang dari partai politik.

Menanggapi pernyataan Projo tersebut anggota DPR dari berbagai fraksi melayangkan kritik. Anggota DPR Komisi VI dari fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade melihat bahwa Erick Thohir sudah berusaha mengakomodir untuk relawan maupun parpol pendukung.

Sementara ketua pimpinan Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB Faisol Riza mengatakan jumlah relawan yang menduduki jajaran komisaris di BUMN sudah banyak dan justru kader dari partai politik yang kurang. 

Senada dengan Faisol, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar I Gde Sumarjaya Linggih juga mengkritik pernyataan Projo. Ia menuturkan bahwa seharusnya Projo hanya mengusulkan bukan menuntut. 

Pada dasarnya di Peraturan Menteri BUMN nomor 2 tahun 2015 sudah jelas bahwa pengangkatan dewan pengawas maupun komisaris harus didasarkan pada tata cara yang menjunjung asas profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

Komisaris merupakan jabatan strategis dalam sebuah perusahaan. Sebagai pengawas dibutuhkan personalia yang mumpuni dan tidak bisa sembarang orang layak diangkat untuk menduduki kursi tersebut, meski kenyataannya tidak selamanya demikian.

Masalah lain yang juga disorot oleh publik selain banyaknya pendukung Jokowi jadi komisaris BUMN adalah isu rangkap jabatan. Beberapa bahkan dari kalangan wakil menteri. 

Misalnya ada Suahasil Nazara sebagai Wakil Menteri Keuangan yang juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama perusahaan setrum negara PLN. Kemudian ada Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang juga menjabat sebagai komisaris utama bank pelat merah BRI. 

Terakhir ada Wakil Menteri BUMN lainnya yaitu Budi Gunadi Sadikin yang juga merangkap sebagai wakil komisaris utama PT Pertamina (Persero) mendampingi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai komisaris utama. 

Baca: Putrama Wahju Setyawan Ditunjuk Jadi Dirut Jamkrindo

Pages

Next