²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Transisi agar segera dicabut. Alasannya dunia usaha sudah sangat sengsara karena kebijakan PSBB khususnya di Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan.

"Kami minta pada gubernur DKI Jakarta untuk mencabut PSBB Transisi yang berakhir pada 22 November ini. Maka PSBB transisi ini hendaknya dihentikan dan menuju kondisi normal sehingga seluruh aktivitas sektor pariwisata, diberikan secara normal jadi tidak ada pembatasan kapasitas dan jam operasional," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani pekan ini.

Baca: Daftar Vaksin Lawan Corona yang Efektif 90% Lebih

Apindo menilai kebijakan PSBB berujung pada penurunan pendapatan sektor industri untuk pajak daerah. Sektor usaha selama ini harus bertahan dengan tidak mem-PHK-kan karyawan, menanggung beban usaha, menanggung 'biaya new normal', serta merestrukturisasi keuangan demi bertahan.

Dia juga mengatakan ada banyak tekanan besar bagi dunia usaha yang sudah tidak bisa lagi ditahan. Namun, ini juga tidak bisa dilakukan untuk membantu dunia usaha di saat seperti ini. Selain itu, stimulus yang digelontorkan pun tidak berdampak besar bagi dunia usaha. Ini menjadi kontraksi yang sangat berat dan beban.

Baca: Maskapai 'Berdarah-darah', Butuh Rp 1.134 T Bertahan Hidup

Hariyadi menegaskan asosiasi industri pariwisata nasional misalnya, berkomitmen akan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang berlaku. Asosiasi pariwisata Visit Wonderful Indonesia (VIWI) Board contohnya mengikuti segala protokol dan aturan yang diberlakukan dalam rangka menekan laju penyebaran virus.

"Di sektor kami, akan melaksanakan protokol seharusnya walaupun dalam kondisi normal juga. Sebab itu komitmen kami untuk menjaga konsumen kami tapi kami hanya menghendaki PSBB transisi diakhiri," katanya.

"Kita perhatikan puncaknya kemarin, banyak masyarakat yang tidak disiplin, kami jadi susah sebagai sebagai sektor riil dibatasi segala macam, berdampak buruk secara ekonomi," kata Hariyadi.

PSBB total hingga PSBB Transisi menurutnya telah dilakukan tapi kesadaran masyarakat akan bahaya penyebaran virus Covid-19 masih begitu rendah. Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada ekonomi dan mengakibatkan PSBB kembali jika terjadi lonjakan kasus Covid-19.

"DKI Jakarta adalah barometer ekonomi Indonesia. Jadi kalau PSBB di DKI dampaknya secara nasional. Maka, trennya kalau ada pelanggaran masif, pasti kasus akan naik terus monitoring itu kan dilihat dari rumah sakit dan klinik dan jika kasus naik, ekonomi kita pontang-panting," pungkasnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya memperpanjang PSBB Transisi menuju mulai tanggal 9 sampai 22 November 2020. Namun, bila kasus terus terkendali, PSBB transisi masih akan tetap dilanjutkan dari 23 November sampai 6 Desember 2020.

Per Jumat (20/11/2020), pemerintah melaporkan tambahan 4.792 kasus Covid-19 baru di Indonesia. Ini membuat total pasien menjadi 488.310 orang.

Penambahan tersebar di 32 provinsi. Kasus terbanyak di DKI Jakarta dengan 1.240 kasus baru dan Jawa Barat dengan 872 kasus baru. Pasien yang meninggal total 15.678. Ada tambahan 78 kasus baru.

(sef/sef) Next Article Anies Perpanjang PSBB Transisi Jakarta 2 Pekan