
Hashim Buka-Bukaan Soal Lobster: Edhy Prabowo Sampai Susi

Jakarta, °ä±·µþ°äÌý±õ²Ô»å´Ç²Ô±ð²õ¾±²¹ - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengklarifikasi isu yang menerpa keluarganya terkait ekspor benih lobster yang heboh belakangan ini. Salah satu perusahaan keluarganya PT Bima Sakti Mutiara yang beroperasi di bidang kelautan ikut terseret-seret
Ia menjelaskan perusahaan keluarganya belum melakukan dan mendapat izin ekspor. Hal ini ditegaskannya pada Jumat (4/12) di Jetski Café Jakarta.
Berikut pernyataan Hashim Djojohadikusumo yang disarikan °ä±·µþ°äÌý±õ²Ô»å´Ç²Ô±ð²õ¾±²¹:
Atas nama Keluarga Djojohadikusumo turut prihatin dan merasa dizolimi, dihina, difitnah. Anak saya juga merasakannya. Tapi apakah ini kebetulan? Saya rasa tidak, melihat anak saya maju sebagai wakil walikota Tangerang Selatan. Soalnya isu ini bergulir saat Sara (Rahayu Saraswati) maju pilkada, satu minggu sebelum pikada kok muncul berita seperti ini, dan dikaitkan dengan keluarga Djojohadikusumo dan Sara.
Yang mau saya sampaikan keluarga kami sudah 34 tahun berbisnis di bidang kelautan kenapa saya jelaskan karena banyak yang tidak tau sudah dari tahun 1986 di bidang budi daya mutiara melalui PT Bima Sakti Mutiara. Lima tahun lalu bisnis mutiara mulai mandek. Kami merugi terus. Kami memiliki 214 karyawan di NTB, timbul ide untuk melakukan diversifikasi di luar mutiara. Ada ide untuk tripang, lobster kepiting kepiting dan lainnya.
Khusus untuk lobster dilarang budidaya apa lagi ekspor. Menteri yang lama melarang budi daya lobster. Maka kami tidak melakukan budi daya lobster apalagi ekspor. Nah, dengan menteri baru yang kebetulan dari partai kami, Gerindra kami ajukan dan waktu itu saya ketemu Pak Edhy Prabowo, saya wanti wanti usulkan untuk izin sebanyak banyaknya.
Saya bilang Edhy, kalau saya buka saja sampai 100 perusahaan. Kelompok tani kelompok koperasi bebas saja. Buka saja. Karena Pak Prabowo tidak mau monopoli, kami tidak suka memonopoli, Partai Gerindra tidak suka monopoli. Sudah berkali kali sampaikan.
Bulan Mei kita sudah ajukan izin budi daya lobster. Sebulan kemudian kami dapat surat penetapan budi daya, bukan ekspor lobster, tapi budi daya. Dengan persyaratan harus ada 4 surat baru bisa ekspor lobster. Tapi sampai saat ini kita belum dapat izin lobster dan belum melakukan ekspor lobster.
Ini harus saya luruskan karena teman teman saya dan keluarga saya berpikir kita sudah melakukan ekspor lobster. Keluarga kami banyak pikir sudah ekspor lobster. Sampai saat ini kita belum.
Kami merasa dizolimi, dan anak saya yang sibuk kampanye selama 5 bulan tidak ada waktu untuk mengurus bisnis. Makanya kita minta tolong dari kawan kawan media mohon pengertiannya. Bahwa perusahaan yang namanya ACK saya baru tahu Kamis lalu. Setelah Pak Edhy ditangkap saya baru tau satu hari kemudian bahwa ada perusahaan izin atau kargo forwarder namanya ACK. Saya nggak tatu.
Saya tegaskan keluarga kami termasuk Pak Prabowo tidak ada kaitannya dengan perusahaan itu dan kami merasa sangat dirugikan dengan eksistensi perusahaan itu dengan pelaku-pelakunya.
Ini yang mau di sampaikan, kami merasa dikorbankan. Merasa dizolimi dan saya terus terang dan menduga ada motivasi politik tertentu untuk menjatuhkan. Nama keluarga kami sudah lama berbisnis. Tidak pernah kami curang apalagi korupsi, apalagi melanggar peraturan yang berlaku.
Kami berniat untuk budidaya lobster, tripang, kepiting. Kami ingin Indonesia jadi super power kelautan. Kami tidak mau negara lain seperti Vietnam jadi pesaing kita. Kami tidak mau mereka lebih dari kita. Pak Prabowo ingin Indonesia unggul bukan negara lain jika dikaitkan ekspor benur makanya kebangetan, kelewatan.
Saya tegaskan izinnya belum ada gimana mau ekspor. Kalau tidak percaya bisa cek bea cukai, perusahaan Hashim dan Sara tidak ada ekspor.Â
Pak Luhut bilang tidak ada yang salah soal ekspor, setuju ekspor lobster sangat setuju ekspor lobster. Saya mau jadi adikuasa kelautan. Saya nggak rela. Maaf ya menurut saya menteri lama sangat sangat keliru masa kita larang ekspor kita dilarang budidaya. Menurut saya banyak orang Indonesia berpotensi super power kelautan kita yang harusnya besar bukan Vietnam. Menteri lama sangat keliru. Menteri lama melarang budidaya lobster bukan hanya ekspor. Itu keliru. Susi keliru. Justru yang dirugikan banyak nelayan nelayan. Banyak yang ditangkap. Nelayan miskin ditutup.
Saya sangat setuju ekspor lobster tripang. Justru tripang yang menjanjikan keuntungan Indonesia cari tripang. Tujuan kita tripang. Lobster itu hal ketiga keenam ketujuh. Yang paling profit itu tripang. Indonesia super power kalau kebijakan ya tepat.
(hoi/hoi) Next Article 'Sentilan' Susi ke Hashim: Keliru Diganti, Masak Keliru Lagi?