²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Belakangan ini kalangan dunia usaha mendesak agar pemerintah membuka ruang bagi sektor swasta mengadakan vaksinasi covid-19 mandiri untuk kepentingan non komersial.

Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 dari Sektor Ekonomi yang juga Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi soal adanya wacana vaksinasi mandiri di luar vaksinasi gratis yang dilakukan oleh pemerintah.

"Jelas sudah menjadi keputusan presiden vaksin itu gratis. Harus menolong seluruh masyarakat yang tidak mampu, tetapi kita juga terbuka ada wacana yang belum menjadi keputusan walaupun di Keppres ada (vaksin) mandiri dimungkinkan," kata Erick di Jakarta, Rabu (20/1).

Pilihan Redaksi Ini Dia 3 Nama Dewan Pengawas Dana Abadi SWF Indonesia Ini 6 Vaksin Covid-19 yang Dipakai RI, Apa Bedanya?

Namun, memang penyelenggaraan vaksin mandiri butuh banyak pertimbangan, tapi tetap terbuka bisa dilakukan.

"Kalau ditanya apakah vaksin mandiri dibutuhkan, menurut saya terbuka selama tadi vaksin yang gratis harus jadi prioritas negara, vaksin mandiri mengikuti setelah ada vaksinasi gratis, bulannya kapan tergantung keberadaan stoknya dengan merek berbeda yang di luar diputuskan kemenkes sebagai vaksin gratis," kata Erick.

Soal vaksin mandiri ini menurut Erick sudah dipikirkan oleh pemerintah, sebab sebelumnya digelar beberapa pertemuan dengan komisi VI DPR, dengan BPKP, LKPP. Bahkan Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Erick Thohir sempat datang ke BPK dan KPK berkonsultasi terkait vaksin mandiri apakah menyalahi ketentuan atau sebaliknya dan peluang penyimpangannya.

Erick bilang ada tanggapan dari pertemuan itu, pertama bahwa vaksin mandiri yang bila mereknya berbeda dari yang sudah ditetapkan pemerintah maka secara administrasi harus bisa dipertanggungjawabkan.

Kedua, perlu membiarkan proses vaksinasi gratis yang saat ini bergulir sampai 1-2 bulan setelah setelah tenaga kesehatan, TNI/Polri.

Pertimbangan vaksinasi mandiri memang tak terlepas dari pemikiran bahwa perlu agresif untuk melakukan vaksinasi agar 70% populasi bisa terkena vaksinasi sesuai anjuran WHO. Sehingga kasus pandemi covid-19 bisa ditekan. Namun, untuk mencapai 70% populasi itu diperkirakan bisa mencapai 3,5 tahun rata-rata negara di dunia.

Namun, kata Erick soal vaksinasi mandiri kembali pada stok vaksin itu sendiri yang diproduksi oleh produsen vaksin covid-19. Selain itu, vaksin berbeda dengan penyelenggaraan tes PCR yang bisa diserahkan ke swasta, menurutnya vaksin harus dipastikan keamanannya oleh negara, dan rakyat harus dapat jaminan aman.

"..tergantung keberadaan vaksin, kita bicara misalnya oh kita mau melakukan itu stok nggak ada, kan nggak mungkin juga kita ambil dari Sinovac kan nggak boleh. kita sepakat rakyat harus didahului. Ini saya lihat kemungkinan tetap ada tapi dalam konteks tadi," katanya soal pertanyaan peluang vaksinasi mandiri.

(hoi/hoi) Next Article Ternyata Tak Semua Pengusaha Setuju Vaksinasi Mandiri