²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Pemerintah Presiden ke-46 Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan menerapkan pola yang sama dengan Donald Trump di Laut China Selatan (LCS).

Rabu (27/1/2021), melalui Menteri Luar Negeri Antony Blinken, pemerintahan baru AS resmi mengeluarkan pernyataan menolak klaim Negeri Presiden Xi Jinping di laut tersebut, termasuk klaim lain di Laut China Timur (LCT).

Pilihan Redaksi Biden Teken Aturan Baru, Lampu Kuning Buat Batu Bara? Panas! Kemenhan China: Kemerdekaan Taiwan Berarti Perang Biden Tunjuk Mantan Agen CIA Sebagai Penasihat Soal Korut

"Blinken menggarisbawahi bahwa AS menolak klaim maritim China di LCS sejauh mereka melebihi zona maritim yang diizinkan untuk klaim di bawah hukum internasional, sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hukum Laut 1982," tulis pernyataan resmi Departemen Luar Negeri AS, dikutip Jumat (29/1/2021).

Hal ini terungkap dalam rilis AS soal komunikasi telepon antara AS dan Filipina, sekutu dekatnya di Asia Tenggara. Filipina, sama halnya seperti Malaysia, Vietnam, Brunei dan Taiwan, bersitegang dengan China soal LCS.

Melansir South China Morning Post (SCMP), Blinken bahkan menjanjikan dukungan kepada Filipina jika serangan bersenjata terjadi. Ia menegaskan bahwa aliansi AS-Filipina yang kuat sangat penting bagi kawasan Indo Pasifik yang bebas dan merdeka.

"Menteri Luar Negeri AS "menekankan pentingnya Perjanjian Pertahanan Bersama bagi keamanan kedua negara, dan penerapannya yang jelas untuk serangan bersenjata terhadap angkatan bersenjata Filipina, kapal atau pesawat umum di Pasifik, yang mencakup Laut Cina Selatan," tulis pernyataan kementerian lagi.

Janji yang sama juga disampaikan Blinken ke penggugat lainnya di Asia Tenggara yang menghadapi tekanan China. Hal senada juga dijanjikan Biden ke Jepang yang terlibat klaim LCT dengan China. Di mana Tokyo dan Beijing bersitegang soal Kepulauan Diaoyu, yang dikenal juga dengan nama Senkaku di Jepang.

"Presiden Biden menyatakan komitmennya yang teguh untuk pertahanan Jepang, termasuk penerapan Pasal 5 Perjanjian Keamanan AS-Jepang di kepulauan Senkaku," kata kementerian luar negeri Jepang.

Hubungan China-AS memburuk tajam di era Trump. Banyak gejolak terjadi dengan 'konfrontasi' sanksi pada berbagai masalah termasuk perdagangan, militer, keamanan, dan hak asasi manusia.

Trump juga sebelumnya menolak China di LCS bahkan memberi sanksi pada perusahaan dan individu China yang terkait apa yang ia sebut 'militerisasi' di kawasan itu. Langkah serupa Biden ke China sebelumnya memang sudah diprediksi.

"Saya pikir sudah mutlak dan tidak perlu dipertanyakan lagi jika Amerika Serikat akan keras ke China. Hal yang paling penting adalah apakah Pemerintahan Biden akan mendengarkan negara lain sebelum mengimplementasikan kebijakan ke China?" kata mantan Diplomat Singapura Kishore Mahbubani, sebagaimana dilansir ²©²ÊÍøÕ¾ International.

LCS adalah laut kaya migas, logam dan jalur sibuk perdagangan global. Council for Foreign Relations (CFR) menyatakan di LCS ada sekitar 900 triliun kaki kubik gas alam dan sumber lain dari American Security Project menyebutkan bahwa cadangan gas di LCS mencapai 266 triliun kaki kubik dan menyumbang 60% - 70% dari total cadangan hidrokarbon teritori tersebut.

China sendiri memiliki eksplorasi migas di sana. Mengutip Asia Times Financial dari situs berita lokal Netease, perusahaan migas China telah menemukan ladang dengan 200 juta ton minyak dan 300 miliar ton gas.

Pengeboran pun akan dilakukan di ladang gas dalam waktu dekat. Ekstraksi akan dilakukan di rig China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

Halaman 2>>>

Pages

Next