Jakarta, 博彩网站 - Banyak pembangunan infrastruktur Indonesia yang sudah dimulai sejak beberapa tahun silam. Namun tidak sedikit yang justru terhenti di tengah jalan karena rumitnya birokrasi.
Pada era pemerintahan sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun beberapa presiden sebelumnya, ada proyek yang menemui kata mandek. Di era rezim ini, ada beberapa pembangunan infrastruktur yang akhirnya mulai kembali berjalan.
Berikut daftarnya:
Tol Cinere-Cengkareng:
Proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) II termasuk yang paling alot pembangunannya. Antara lain ruas TolCengkareng - Batu Ceper - Kunciran sepanjang 14,19 kilometer dan tol Serpong - Cineresepanjang 10 Km.
Tol Serpong - Cinereseksi I yang menghubungkan Serpong - Pamulang sepanjang 6,5 kilometer telah diresmikan oleh Presiden Jokowi. Menyisakan seksi II Pamulang-Cineresepanjang 3,5 km yang sebentara lagi menyusul akan tuntas pada Juli 2021. Sedangkan ruasTol Cengkareng-Kunciran-Serpongsudah tuntas seluruhnya.
Kedua ruas tol ini sudah disiapkan dibangun pada pemerintahan sebelumnya masa pemerintahan Presiden SBY. Misalnyatol Serpong - Cineresudahmandek setidaknya sejak 2011 lalu.
Saat Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) masih dipimpinAchmad Ghani Ghazali, proyek ini banyak kendala terutama soal pembebasan lahan hingga perubahan investor pemegang konsesi tol.
"Jadi dulu itu di Serpong-Cinere itu SP2LP (Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan_ nya sudah habis masa berlaku, lalu diperpanjang, memperpanjang SP2LP itu makan waktu juga," kata Ghanipada Juli 2013 seperti dikutip dari
Kereta Api Batu Bara Kalteng
Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin menyetujui kelanjutan proyek infrastruktur 'raksasa' yang sempat digagas pada era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Proyek tersebut adalah kereta api batu bara di Kalimantan Tengah.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan bawah untuk melanjutkan proyek ini, maka ada syarat yang terpenuhi, yakni dalam hal pendanaan. Proyek ini membutuhkan biaya yang sangat besar.
"Kereta api di Kalimantan Tengah jika ada investor kami siap mendukung, sehingga itu bisa dilaksanakan, arahan Pak Wapres setuju, sehingga kita bisa angkut batu bara di sini dengan konektivitas kereta api," kata Budi Karya di Bandara Haji Muhammad Sidik di Barito Utara Kalimantan Tengah, Selasa (30/3/21).
Beberapa tahun sebelumnya, proyek ini sudah menjadi pembahasan. Pada masa pemerintahan PresidenSBY, proyek kereta api pengangkut batu bara dengan rutesudah masuk proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Panjang proyek ini mencapai 480 Km dengan nilai investasi diperkirakan mencapai Rp 50 triliun.
Halaman 2>>
Tol Pertama Kalimantan
Tol Balikpapan - Samarinda merupakan jalan tol pertama di Kalimantan ditargetkan beroperasi full pada libur lebaran ini. ini merupakan dua seksi terakhir yakni seksi 1 dan 5 dalam pembangunan tol ini.
Dari Keterangan resmi Jasa Marga, Rampungnya dua seksi terakhir yang merupakan porsi dukungan Pemerintah pada jalan tol Balikpapan - Samarinda akan melengkapi tiga seksi yang telah beroperasi sebelumnya, pada Desember 2019 yaitu seksi 2, 3, dan 4.
Direktur Utama PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS), S.T.H. Saragi mengatakan hingga 19 Maret secara keseluruhan pembebasan lahan untuk seksi 1 dan seksi 5 telah mencapai 99,98% dan progress konstruksinya telah mencapai 99,95%. Saat ini PT JBS fokus dalam percepatan penyelesaian konstruksi di lapangan untuk mengejar target fungsional Lebaran 2021.
"Hingga saat ini, kami menargetkan seksi 1 Balikpapan (KM13) - Samboja dapat mendukung operasional pelayanan dalam rangka libur Lebaran 2021," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (23/3/2021).
Jalan tol Balsam ini sudah dibangun sejak 2014 era Susilo Bambang Yudhoyono, dimana saat itu Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menginisiasi proyek itu menggunakan dana APBD Kaltim. Tapi dalam perjalanannya muncul masalah dari pembiayaan hingga pembebasan lahan. Sehingga membutuhkan dana APBN dalam pembangunannya.
"Setelah melihat langsung kondisi infrastruktur Kaltim, kami bertekad untuk mendukung Kaltim agar mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat, sehingga program pembangunan dapat terwujud sesuai target yang diharapkan," kata Pimpinan Komisi V DPR RI Lasarus, mengutip , (5/8/2021).
Menurut dia, Pemprov Kaltim membutuhkan bantuan biaya dari APBN. Karena, selain alokasi biaya pembangunan cukup besar dan teknologi yang digunakan untuk pembangunan tersebut menggunakan peralatan canggih.
Proyek proyek itu antara lain tol Balikpapan-Samarinda 99,02 kilometer, sisi udara Bandara Samarinda Baru (BSB), Jembatan Pulau Balang, Jembatan Mahkota II, Jembatan Kembar Samarinda hingga pembangunan jalan Trans Kalimantan hingga ke kawasan perbatasan.
Tol Trans Sumatera
Saat dicanangkan pembangunannya pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mencakup panjang tol 2.900 km, dari Lampung sampai Aceh, seolah saat itu seperti keajaiban, karena kala itu pembebasan lahan menjadi momok di proyek tol di Indonesia. Juga masalah minat investor yang tak tertarik dengan proyek ini.
Pada masa transisi pemerintahan Presiden SBY dan Presiden Jokowi upaya pembangunan proyek ini kian serius. Terbit Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera ditandatangi Presiden SBY pada 17 September 2014 lalu.
Dalam Perpres itu merupakan langkah awal pembangunan jalan tol di Sumatera. Meliputi empat ruas Jalan Tol Medan - Binjai, Palembang - Simpang Indralaya, Pekanbaru - Dumai, dan ruas tol Bakauheni - Terbangggi Besar.
Sekretariat Kabinet RI September 2014 lalu, Presiden saat itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyetujui penugasan PT Hutama Karya membangun jalan tol Trans Sumatera. Peletakan batu dilaksanakan pada awal Oktober bersamaan dengan ground breaking ruas tol Kuala Namu - Tebing Tinggi. Pada masa Presiden Jokowi, fase pertama proyek ini justru yang diprioritaskan adalah Bakauheuni-Palembang.
Saat ini Tol Trans Sumatera yang sudah beroperasi sepanjang 653 kilometer terdiri atas 9 ruas tol dari 2.987 kilometer. Ditargetkan pada tahun ini bertambah 192,4 kilomter pada 2021 - 2022. Namun, ada kekhawatiran total proyek ini tak tuntas seluruhnya di era Presiden Jokowi, karena masalan Penyertaan Modal Negara (PMN) sampai Rp 60 triliun yang belum kunjung cair.
Halaman 3>>
PLTU Raksasa Mangkrak
Salah satu proyek yang sangat alot penyelesaiannya adalah proyek PLTU Batang di Jawa Tengah yang ditargetkan selesai pada 2022. Pembangkit Listrik Tenaga Uap bakal memproduksi listrik mencapai 2x1.000 MW, yang juga masuk Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN Persero Periode 2015-2024.
Pembangunan PLTU di Jawa Tengah ini merupakan bagian dari program elektrifikasi Jawa - Bali serta komitmen pemerintah untuk merealisasikan penyediaan listrik sebesar 35.000 MW dalam jangka waktu 5 tahun (2014 - 2019).
Bukan tanpa kendala, proyek ini sempat mangkrak bertahun-tahun. Proyek ini masuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) pada era Presiden SBY. Dimana proyek yang berada dalam rencana itu dikaji ulang pada 2014 lalu.
Persoalan lahan dan perizinan menjadi kendala pembangunan PLTU Batang ini . Akhirnya pada 2016 Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatagnganan financial closing PLTU ini senilai US$ 4,2 miliar.
Pada 2015 PLTU Batang mendapat penegasan dari Direktur Utama PT PLN saat itu Sofyan Basyir akan dibangun pada Agustus 2015. Tapi sejak saat itu target pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik ini kerap mundur. Semoga proyek ini bisa segera tuntas.
Bendungan Cimahi dan Sukamahi
Bendungan Sukamahi dan Ciawi diplot sebagai solusi anti banjir di Jakarta. Dari Keterangan resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pembangunan bendungan ini sudah ada sejak 1990-an.
Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pernah mengatakan perencanaannya mulai dimatangkan pada periode 2004-2005. Saat itu Gubernur DKI Jakarta masih dipegang oleh Sutiyoso.
Akhirnya proyek ini mulai dibangun pada 2017. Pembangunan dua bendungan ini merupakan bagian dari rencana induk pengendalian banjir (flood control) Jakarta yang sesuai dengan kontrak kerja rampung di tahun 2021 ini.
Kontrak pembangunan Bendungan Sukamahi senilai Rp 446,39 miliar ditandatangani pada 20 Desember 2016 dengan kontraktor PT Wijaya Karya - Basuki KSO. Sementara Bendungan Ciwai ditandatangani pada 23 November 206 dengan kontraktor pelaksana PT. Brantas Abipraya dan PT Sacna.
Proyek ini digagas Joko Widodo kala menjadi Gubernur DKI Jakarta dimana Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden. Namun dalam pengerjaanya terkendala persoalan pembebasan lahan sehingga progres konstruksinya tertahan.
Sebelumnya penyelesaian proyek ini pada tahun 2019 namun nyatanya mundur hingga 2021 ini. Update terakhir bendungan ini selesai pada Desember ini. Hingga Februari proses konstruksi Bendungan Ciawi telah mencapai 81,64% sedangkan pembebasan lahan mencapai 94,81%.
