Orang Kaya China Gak Boleh Rakus, Ini Titah Baru Xi Jinping

Internasional

Orang Kaya China Gak Boleh Rakus, Ini Titah Baru Xi Jinping

Thea Fathanah Arbar, 博彩网站

18 August 2021 14:12

Chinese President Xi Jinping, center, waves next to former President Hu Jintao, right, during a ceremony to mark the 100th anniversary of the founding of the ruling Chinese Communist Party at Tiananmen Gate in Beijing Thursday, July 1, 2021. (AP Photo/Ng Han Guan) — Foto: Presiden China Xi Jinping (tengah) melambai di samping mantan Presiden Hu Jintao (kanan) saat upacara peringatan 100 tahun berdirinya Partai Komunis China yang berkuasa di Gerbang Tiananmen di Beijing, Kamis, 1 Juli 2021. (AP Photo/ Ng Han Guan)

Jakarta, 博彩网站 - Presiden China Xi Jinping membuat "titah" baru untuk si kaya di China. Dalam pertemuan keuangan dan ekonomi, Selasa (17/8/2021), ia menyerukan konsep kekayaan moderat untuk semua alias 'kemakmuran bersama'.

Aturan ini terkait penyesuaian yang wajar pada pendapatan kelompok berpenghasilan tinggi. Aturan itu juga akan meminta crazy rich untuk "kembali lebih banyak ke masyarakat".

Baca:

Corona Delta Mencengkeram China, Indonesia Juga Kena Getahnya

"Para pemimpin juga menyebut kemakmuran bersama, bukan milik segelintir orang yang bukan merupakan bentuk pemerataan," tulis 博彩网站 International mengutip media China yang diterjemahkan, Rabu (18/8/2021).

"Aturan ini akan menata kemajuan (China) menuju tujuan secara bertahap."

Pertemuan itu adalah pertama kalinya dipimpin Xi Jinping dalam dua minggu terakhir. Awal Agustus petinggi China memang kerap melakukan serangkaian diskusi internal di Beidaihe, timur Beijing.

Sejumlah analis mengaitkan ini dengan peraturan baru China terhadap kenaikan pajak kelompok berpenghasilan tinggi, termasuk mengekang investasi. Ini membuat khawatir karena akan menyebabkan arus keluar modal.

"Pemerintah China tidak akan sepenuhnya mengabaikan dampak kebijakan redistribusi terhadap ekonomi," kata ekonom utama di The Economist Intelligence Unit, Yue Su.

Baca:

Kronologi Covid AS Meledak 1000%, Faskes Dilaporkan Kritis

Ini juga dikaitkan dengan pengetatan kembali perusahaan teknologi China yang makin ekspansif dan dianggap tak sesuai dengan kebijakan negara. Privatisasi dianggap memperlambat layanan publik seperti pendidikan, perawatan orang tua dan medis.

Sebagai info, ketimpangan pendapatan di antara 1,4 miliar penduduk China telah meningkat beberapa dekade terakhir. Menurut perkiraan peneliti Paris School of Economics di 2019, sekitar 10% teratas dari populasi memperoleh 41% pendapatan nasional di 2015, naik dari 27% di 1978.

Tetapi, separuh penduduk yang berpenghasilan rendah memiliki bagiannya dalam turunnya pendapatan nasional sekitar 15%. Longsor 27% dari tahun 1978.

Sebelumnya pemerintah China juga telah menegaskan akan menghapus kemiskinan ekstrem di negara itu. Pernyataan Xi Jinping ini juga dikaitkan dengan tujuan ini.