²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Harga sejumlah komoditas energi tengah melonjak tajam, mulai dari minyak, gas, batu bara, hingga minyak sawit (CPO). Tapi komoditas yang harganya naik "gila-gilaan" adalah batu bara.

Sejak akhir 2020 (year to date), harga batu bara telah meroket 188,7%. Kini harganya telah menembus US$ 200 per ton, bahkan dua hari lalu sempat hampir US$ 300 per ton, dibandingkan pada awal tahun yang masih berada di kisaran US$ 80 per ton.

Lalu, apakah kenaikan harga ini hanya dinikmati Taipan batu bara? Bagaimana agar negara juga bisa memanfaatkan momentum ini untuk mendorong penerimaan di tengah utang yang masih menggunung?

Ekonom INDEF Abra Talattov mengatakan, pemerintah perlu melihat apakah mungkin menerapkan windfall profit tax alias pajak tambahan karena meledaknya harga komoditas di atas harga tertentu.

"Pemerintah bisa exercise apakah mungkin menerapkan windfall profit tax. Ada kondisi extraordinary dalam satu sektor terdapat peningkatan keuntungan di luar ekspektasi," ungkapnya kepada ²©²ÊÍøÕ¾, Kamis (07/10/2021).

Abra mengatakan, dalam konteks reformasi perpajakan, pemerintah mestinya tidak hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Menurutnya, pengenaan pajak ini diperlukan untuk mendukung penerimaan negara dari sektor pertambangan yang harganya tengah melonjak "gila-gilaan" saat ini.

Pasalnya, jika hanya mengandalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka penerimaan negara tidak akan signifikan karena jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak untuk sektor pertambangan telah diatur, seperti iuran tetap, besaran royalti, dan lainnya, sehingga tidak akan berpengaruh signifikan.

"Dengan regulasi existing ini belum berdampak signifikan pada pengurangan utang pemerintah," ucapnya.

"Apalagi sektor pertambangan ini termasuk sektor yang kontribusinya terhadap pajak masih rendah, dengan share terhadap PDB 6,4%, tapi sumbangan terhadap pajak baru 3,4%," jelasnya.

Baca: Awas! Industri RI Bisa Sekarat Karena Harga Batu Bara Meroket

Hal senada disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara. Menurutnya, di tengah kenaikan harga komoditas, terutama batu bara, Indonesia bisa melihat negara lain seperti India, Inggris, dan Malaysia yang menerapkan pajak progresif windfall profit tax.

"Windfall profit tax yang kalau harga produk itu apakah batu bara atau CPO di Malaysia melewati angka tertentu, maka pajaknya dinaikkan," tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, beberapa negara sudah menerapkan, termasuk Inggris, dan jika mau menerapkannya di Indonesia, tinggal mencontoh saja. Namun dia mempertanyakan apakah Indonesia punya keberanian untuk menerapkan.

"Tinggal kita mau gak, berani gak berhadapan dengan konglomerat dan oligarki. Lebih tergantung pada bagaimana pemerintah menjalankan prinsip yang ada di pancasila atau keadilan yang harus dilaksanakan," lanjutnya.

Berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, realisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral dan batu bara hingga Rabu (6/10/2021), tercatat telah menembus Rp 49,84 triliun.

Jumlah penerimaan ini bahkan telah melampaui target satu tahun penuh yang direncanakan sebesar Rp 39,1 triliun. Artinya, realisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan minerba telah mencapai 127,45% dari target tahun ini.

Adapun dari total penerimaan negara dari sektor minerba tersebut, sekitar 75-80% berasal dari batu bara saja. Dengan demikian, penerimaan negara dari batu bara sampai saat ini telah mencapai sekitar Rp 40 triliun.

Dari jumlah tersebut terlihat memang bahwa kenaikan harga batu bara tidak berdampak signifikan pada upaya RI menurunkan utang. Bahkan, posisi utang RI masih terus bertambah per bulannya.

Baca: Harga Batu Bara Mahalnya Selangit, Awas PLN Sekarat!

Kementerian Keuangan melaporkan hingga akhir Agustus 2021, posisi utang pemerintah mencapai Rp 6.625,43 miliar atau setara dengan 40,85% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam buku APBN Kita edisi September 2021, dijelaskan utang pemerintah pada Agustus 2021 malah bertambah sebesar Rp 55,27 triliun jika dibandingkan dengan posisi Juli 2021.

Sementara itu, lonjakan harga batu bara justru memperkaya Taipan batu bara. Kenaikan harga batu bara ini bahkan telah berdampak pada meningkatnya kekayaan Taipan asal Singapura yang memiliki tambang batu bara di Kalimantan, Low Tuck Kwong. Mengutip Forbes, kekayaan pendiri dan pemilik saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) ini dikabarkan melonjak hingga Rp 12,87 triliun dalam 10 hari.

Berdasarkan data real time billionaire, pada 20 September 2021 lalu Low Tuck Kwong tercatat sebagai taipan terkaya nomor 16 di Indonesia dengan total kekayaan mencapai US$ 1,20 miliar atau setara dengan Rp 17,16 triliun.

Baca: Siap-Siap Harga BBM-LPG Naik atau APBN Jebol!

(wia) Next Article Percuma Harga Batu Bara Meledak, Gak Ngaruh Turunin Utang RI!