²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Ketua Indonesia Mining Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menyatakan, harga gas dari gasifikasi batu bara tetap bisa bersaing dengan Liqufied Petroleum Gas (LPG). Semua tergantung parameter level harga batu bara yang ditetapkan dalam proyek gasifikasi.

Selain itu, bersaingnya gas dari gasifikasi batu bara dengan LPG juga tergantung dengan kebijakan fiskal dan non fiskal, di luar royalti 0% untuk jumlah batu bara yang akan dikonsumsi dalam proses DME sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kendati demikian, menurut Singgih kebijakan hilirisasi harus tetap dijalankan. Mengingat industri pertambangan batu bara yang terbangun di Indonesia, didominasi dalam skala Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pilihan Redaksi Ada Pengganti LPG, Serapan Batu Bara Domestik Hanya Seuprit Harga Pengganti LPG Bisa Setengah LPG Bund, Ini Perkiraannya Pemerintah Bongkar Harga Gas 'Pengganti' LPG, Lebih Murah?

Menurut Singgih, pemerintah harus mempertajam peta gasifikasi ke depan. Aturan atau blue print mengenai Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) harus direvisi.

"Blue print di luar PKP2B menjadi IUPK harus diperdetail agar bagaimana IUP yang ada di dalam UU Minerba sebatas optional dalam proyek peningkatan nilai tambah tetap optimal," jelas Singgih kepada ²©²ÊÍøÕ¾, Selasa (25/1/2022).

Gasifikasi bagi mining industri dan pertimbangan ekonomi, kata Singgih menjadi sangat penting. Selain royalti 0% untuk batu bara yang akan dimanfaatkan sebagai bahan DME, maka dipastikan akan menuntut lebih.

"Fasilitas kemudahan impor mesin di saat pembangunan, kepastian pasar, keputusan terkait harga batubara untuk DME. Kemudahan pemanfaatan limbah batubara, fly ash/botyom ash dan coal slag," tuturnya.

"Jadi jelas, fiskal dan non fiskal policy masih menjadi poin tuntutan bagi perusahaan tambang atau non tambang yang akan masuk ke bisnis DME," kata Singgih melanjutkan.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meresmikan pembangunan atau peletakan batu pertama atau groundbreaking gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Kawasan Industri Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1/2022).

Presiden mengatakan proyek DME ini sangat penting karena bisa berperan sebagai pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG), sehingga bisa mengurangi impor LPG yang selama ini mencapai 6-7 juta ton per tahun atau sekitar 80% dari kebutuhan LPG di dalam negeri.

"Saya sudah berkali-kali sampaikan mengenai hilirisasi industrialisasi. Pentingnya mengurangi impor. Sudah enam tahun lalu saya perintah, Alhamdulillah hari ini meski dalam jangka panjang belum bisa dimulai, Alhamdulillah bisa kita mulai hari ini," kata Jokowi, Senin (24/1/2022).

Proyek DME yang diresmikan groundbreaking-nya ini merupakan proyek senilai Rp 33 triliun yang dikerjakan bersama antara PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Pertamina (Persero) dan Air Products & Chemicals Inc (APCI), perusahaan petrokimia asal Amerika Serikat.

Adapun investasi untuk pembangunan proyek ini sepenuhnya dilakukan oleh Air Products, sementara PTBA akan berperan memasok batu bara, dan Pertamina sebagai pembeli produk DME nantinya.

Proyek DME di Tanjung Enim ini rencananya beroperasi selama 20 tahun. Dengan utilisasi 6 juta ton batu bara per tahun, proyek ini dapat menghasilkan 1,4 juta DME per tahun untuk mengurangi impor LPG 1 juta ton per tahun, sehingga dapat memperbaiki neraca perdagangan.

Indonesia sendiri selama ini masih mengimpor LPG sekitar 6-7 juta ton per tahun.

(pgr/pgr) Next Article Kontrak BUMI Habis, Pemerintah Beri Sinyal Perpanjangan!