²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Pemerintah telah menggaungkan rencana untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar subsidi, bensin Pertalite (RON 90), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilo gram (kg).

Rencana kenaikan harga BBM dan LPG ini dipicu oleh lonjakan harga minyak yang kini telah mencapai di atas US$ 100 per barel dari asumsi awal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar US$ 63 per barel.

Bila kenaikan harga BBM dan LPG 3 kg ini tidak jadi dilakukan, maka pemerintah harus siap-siap menambah subsidi sekitar Rp 280 triliun lagi tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan oleh Montty Girianna, Deputi III Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Milik Negara, Riset dan Inovasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam program Energy Corner Squawk Box ²©²ÊÍøÕ¾, Senin (25/04/2022).

Montty menjelaskan, dengan asumsi harga minyak Indonesia (ICP) naik menjadi US$ 100 per barel, maka perkiraan tambahan subsidi Solar dan LPG 3 kg mencapai sekitar Rp 66 triliun dari Rp 70 triliun - Rp 80 triliun dalam APBN 2022 saat asumsi ICP US$ 63 per barel.

Selain itu, tambahan kompensasi atas penjualan bensin Pertalite dan Solar subsidi sekitar Rp 200 triliun ketika ICP melonjak menjadi US$ 100 per barel.

Pilihan Redaksi Pertalite Jadi Andalan BBM Musim Mudik, Cek Segini Stoknya.. Jangan Berani-Berani Timbun Solar Atau Denda Rp 60 Miliar! Harga Pertalite & LPG Mau Naik, Tunggu Restu Jokowi!

"Jadi, total itu kita harus nombok Rp 280 triliun kalau kita tidak menaikkan harga di Pertalite, Solar, dan LPG kalau ICP-nya kita set di US$ 100 per barel," ungkapnya kepada ²©²ÊÍøÕ¾, Senin (25/04/2022).

"Sekarang masalahnya adalah apakah kita mau harga tetap tapi kita harus membelanjakan subsidi dan membayar kompensasi sebesar itu atau kita cari cara lain, sehingga angka sebesar itu bisa kita minimize ya," lanjutnya.

Dia menyebut, saat asumsi ICP masih di US$ 63 per barel, maka perkiraan subsidi dan kompensasi atas penjualan BBM, baik Solar dan Pertalite, serta LPG pada 2022 diperkirakan "hanya" sekitar Rp 140 triliun. Dengan ICP melonjak ke US$ 100 per barel, maka diperkirakan subsidi dan kompensasi BBM dan LPG tahun ini diperkirakan melonjak menjadi sekitar Rp 400 triliun.

Dia menjelaskan, faktor penentu lonjakan subsidi BBM dan LPG ini yaitu pada harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang mengacu pada Mean of Platts Singapore (MOPS), khususnya untuk harga produk BBM.

Pasalnya, pembelian atau impor BBM oleh Pertamina mengacu pada MOPS.

"Dengan fluktuasi itu, kita lihat gap antara harga antara Pertalite dan harga keekonomian dan harga Solar, lalu LPG, harga keekonomiannya makin ke sini, makin bengkak," lanjutnya.

Sebagai antisipasi harga minyak ini terus melambung, maka pemerintah pun menurutnya sudah melakukan kajian, termasuk rencana kenaikan harga BBM dan LPG subsidi tabung 3 kg. Kalaupun harus menaikkan harga BBM dan LPG ini, menurutnya pemerintah juga menghitung besaran bantalan sosial untuk mengurangi beban masyarakat atas kenaikan harga produk energi tersebut.

Menurutnya, kajian ini dilakukan bersama-sama antar kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Pertamina.

"Kalau harga dinaikkan, bantalan sosial itu berapa yang harus disiapkan. Sedangkan BUMN harus memastikan BUMN mampu melakukan pembelian BBM. Ini yang kita kerjakan, exercise kira-kira yang pas kapan (menaikkan harga)," tuturnya.

Seperti diketahui, harga bensin Pertalite dan Solar subsidi pada periode 1 April 2022 ini tidak mengalami perubahan, di mana masing-masing masih dipertahankan pada Rp 7.650 per liter dan Rp 5.150 per liter. Sementara harga Pertamax (RON 92) sudah dinaikkan menjadi Rp 12.500 - Rp 13.000 per liter dari sebelumnya Rp 9.000 - Rp 9.400 per liter.

Sedangkan harga Solar non subsidi kini sudah dibanderol sebesar Rp 12.950 - Rp 13.550 per liter untuk jenis Dexlite (CN 51). Artinya, ada selisih setidaknya Rp 7.800 per liter dengan harga Solar bersubsidi.

Begitu juga dengan LPG, harga LPG internasional yang merujuk pada Contract Price (CP) Aramco telah mencapai US$ 839,6 per metrik ton. Sementara asumsi awal pemerintah hanya di kisaran US$ 569 per metrik ton.

(wia) Next Article Harga Minyak Meroket, Subsidi BBM Bisa Bengkak Sampai Rp400 T