²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peranan yang sangat penting dalam menghadapi guncangan, baik yang disebabkan oleh pandemi maupun dari sisi supply yang mengakibatkan naiknya harga-harga komoditas.

"APBN sebagai shock absorber ini tujuannya adalah mengendalikan inflasi, menjaga daya beli rakyat, dan menjaga momentum pemulihan," ungkap Menkeu dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Selasa (31/05).

Namun, menurut SriMulyani, APBN juga memiliki batasan. Oleh karena itu, APBN perlu terus dijaga, baik sebagai shock absorber yang efektif maupun keberlanjutan dankesehatannya. Menkeu mengatakan APBN akan tetap dijaga pada tiga tujuan secara seimbang, yakni menjaga daya beli, pemulihan ekonomi, serta APBN agar tetap sehat.

Baca: Jahatnya Inflasi, Sri Mulyani: Ancam Ekonomi Sampai Resesi!

"Tiga tujuan ini adalah sama pentingnya dan harus selalu diseimbangkan," kata Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menekankan bahwa fiskal yang kuat menjadi jangkar stabilitas makro yang merupakan fondasi penting bagi suatu perekonomian. Dengan demikian, APBN akan dijaga melalui langkah-langkah reformasi fiskal untuk menjaga sisi sustainabilitas dan kredibilitasnya.

Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani (REUTERS/Evelyn Hockstein)

"Perbaikan produktivitas menjadi sangat penting. Kami akan terus mendukung melalui APBN, termasuk pada tahun 2023. Selama 2020 hingga 2022 dalam posisi pandemi, APBN pun tetap tidak hanya fokus pada pandemi, namun tetap menjaga belanja dan dukungan lain untuk memperbaiki fondasi dan struktur ekonomi kita," ujar Menkeu.

Baca: Sri Mulyani Beri Kabar Tak Sedap: 'Durian Runtuh' Say Goodbye

Pada tahun 2023 mendatang, Pemerintah akan menjaga APBN dengan kombinasi emerging tren, yaitu munculnya pola hidup normal baru, fragmentasi globalisasi dari tensi geopolitikal, transformasi kepada ekonomi hijau, serta fokus menjaga ketahanan pangan dan energi.

"Berbagai reform akan terus dilakukan, baik di bidang sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan bansos. Reformasi di bidang pemerintahan melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, UU HPP dan HKPD, reformasi di bidang logistik, dan sektor keuangan menjadi sangat penting dan percepatan kemandirian di bidang energi dan pangan," terang Menkeu.

Dengan berbagai reformasi tersebut, Menkeu berharap Indonesia akan mampu untuk terus melanjutkan pembangunan meski di tengah ketidakpastian global.

"Transformasi ekonomi tentu akan didorong agar sumber pertumbuhan ekonomi kita bisa dijaga seimbang antara domestik demand yaitu konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi 54,4 persen dari PDB (produk domestik bruto) kita dan investasi yang memberikan kontribusi 30,8 persen," kata Menkeu.

Baca: Doa untuk Eril & Ridwan Kamil, Tulisan Viral Ini Bikin Nangis

(dru) Next Article Para Sultan Minggir, Sri Mulyani Lebih Tajir