²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Memasuki tahun politik, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadapkan pada pilihan yang sulit. Ekonomi adalah ilmu memilih, dan tak jarang pilihan yang nantinya diambil bukan perkara mudah dan dapat begitu saja diterima oleh masyarakat.

Pilihan yang dimaksud adalah terkait penetapan harga bahan bakar minyak (BBM), terutama jenis bensin Pertalite yang disubsidi pemerintah. Kenaikan harga Pertalite tentu akan memicu aksi protes besar-besaran, karena dikhawatirkan hal ini akan ikut mengerek harga barang pokok dan konsumsi lainnya.

Sementara di satu sisi, kenaikan harga minyak tentu bukan kabar baik bagi negara seperti Indonesia yang masih mengandalkan impor. Situasi ini tentu menjadi beban tersendiri bagi kas negara. Pada tahun ini saja, anggaran subsidi sudah membengkak hingga Rp 502 triliun demi menjaga agar harga BBM tak terkerek.

Baca: Aturan Beli Pertalite Terbit Pekan Ini? Ini Kata Menteri ESDM

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan berulang kali menyinggung mengenai harga Pertalite. JIka tidak disubsidi oleh pemerintah, harga bensin Pertalite bisa mencapai Rp 17.100 per liter.

Foto: Presiden Jokowi Melakukan Sidak di Terminal BBM Sanggaran, Denpasar, (3/12/2021). (Dok: Biro Pers Sekretariat Presiden)

"Coba di negara kita bayangkan Pertalite naik dari Rp 7.650 harga sekarang, kemudian jadi harga yang benar Rp 17.100. Demonya berapa bulan?," kata Jokowi kala memberikan sambutan dalam Silatnas & Ultah ke 19 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat di Sentul Convention Center, Bogor, Jawa Barat.

Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati menyebut subsidi yang digelontorkan untuk Pertalite dan Solar subsidi sudah begitu tinggi.

Baca: Kalau 'Kiamat' BBM Terjadi, Pertamina Bakal Bisnis Apa?

Misalnya saja harga Solar Subsidi yang saat ini dijual Rp 5.150 per liter. Nicke mengatakan bahwa pemerintah harus mensubsidi BBM Solar itu sekitar Rp 12 ribuan per liternya. Sementara untuk BBM Pertalite yang saat ini harganya Rp 7.650 per liter disubsidi hampir Rp 10 ribuan per liter.

Foto: Dok Pertamina

"Sekarang bagaimana masyarakat harus mengendalikan konsumsi BBM-nya. Setiap liter solar disubsidi Rp 12 ribu, Pertalite disubsidi hampir Rp 10 ribu/liter," terang Nicke dalam acara Satu Tahun Alihkelola WK Rokan.

Namun pada awal pekan ini dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, pemerintah memberikan sinyal kuat tidak ada kenaikan harga BBM pada tahun depan. Pemerintah memastikan alokasi dana subsidi energi tidak akan berkurang.

Baca: Belum Daftar MyPertamina? Siap-siap Ditolak Isi Pertalite

"Subsidi dan kompensasi tahun ini diperkirakan mencapai Rp 502 triliun, tahun depan juga masih akan sangat besar yang nanti angka finalnya disampaikan oleh bapak presiden," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers terkait Sidang Kabinet Paripurna, Kantor Presiden, 8 Agustus 2022. (Tangkapan Layar Via Youtube Sekretariat Presiden)

Sri Mulyani menegaskan, dengan alokasi subsidi yang sama besarnya seperti tahun ini, pemerintah akan terus berupaya mengendalikan sejumlah harga barang yang diatur pemerintah, tak terkecuali harga bensin.

"Tahun depan untuk beberapa subsidi dari beberapa barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan," jelas Sri Mulyani.

Baca: Tak Lagi Jor-joran! Pemerintah Jokowi Bakal 'Ngerem' Utang

Jokowi, kata Sri Mulyani, pun memahami hal ini dapat membuat kemampuan kas keuangan negara menjadi lebih terbatas. Maka dari itu, Jokowi meminta kepada Sri Mulyani untuk melakukan simulasi skenario terburuk apabila tiba-tiba terjadi gejolak.

"Presiden juga meminta untuk dari sisi APBN membuat simulasi, stressed test kalau seandainya kondisi global dalam situasi yang tidak membaik sehingga ekonomi kita tetap bisa terjaga," jelasnya.

(cha/cha) Next Article Harga BBM Pasti Naik! APBN Tak Bisa Selamanya Tanggung Beban