²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin sempat mengatakan Menteri Keuangan setelah Sri Mulyani bisa menderita. Ini terjadi apabila ongkos kesehatan Indonesia tidak bisa efisien.

Dia menjelaskan sumber daya manusia jadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini terdiri dari masalah kesehatan dan pendidikan, dan tugasnya adalah memastikan biaya yang dikeluarkan tidak besar untuk ditanggung.

Dia menjelaskan jika ongkos kesehatan Indonesia per kapita adalah US$112 per tahun. Sementara itu rata-rata hidupnya hingga 72 tahun.

Baca: Sejarah Panjang Jaminan Kesehatan Nasional, Begini Ceritanya

Jika dalam lima tahun lagi, harapan hidup Indonesia seperti Malaysia menjadi 76 tahun dan biayanya naik ke angka US$436 maka pengeluaran negara pun semakin besar. Untuk seluruh rakyat Indonesia berjumlah sekitar 270 juta maka akan mengeluarkan Rp 1.232 triliun.

"Pasti Menteri Keuangan sesudah ibu Seri Mulyani akan menderita hidupnya. Kalau kita naik rata-rata hidupnya dari 72 tahun ke 76 tahun dan kita seefisien Malaysia untuk membelanjakan biaya kesehatannya," jelas Budi dalam Konferensi Pers Nota Keuangan & RUU APBN 2023, Selasa, dikutip Rabu (17/8/2022).

Hal serupa jika angka hidup dan cost kesehatan manusia di Indonesia melonjak seperti Singapura, yakni 84 tahun tahun dan US$2.600. Dengan begitu biaya kesehatan Indonesia melonjak lebih dari US$9.834 triliun.

Baca: Jreng! China Kirim Tentara ke Rusia, Ikut Perang Ukraina?

Begitu pula jika biaya kesehatan Indonesia sebesar Amerika Serikat (AS) mencapai US$10-11 ribu. Dengan harapan hidup 77 tahun, maka biaya yang dikeluarkan mencapai US$42 ribu.

Jika skenario tersebut terjadi, pria yang akrab disapa BGS itu memastikan tidak ada yang ingin menduduki jabatan Menteri Keuangan. "Udah pasti enggak mau jadi Menteri Keuangan kalau begitu," ungkapnya.

Dia juga menegaskan itulah pentingnya kesehatan untuk memastikan anggaran tetap terkontrol. Menurutnya jangan sampai biaya terlalu besar menyebabkan negara tidak bisa menanggungnya.

"Jangan sampai tidak terkontrol dan biaya terlampau besar, sehingga negara tidak bisa tanggung," kata Budi.

(npb/sef) Next Article Mengintip Pos Belanja APBN 2023, Berapa Dana Buat Bansos?