²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan perihal upaya pemerintah dalam memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tepat sasaran. Subsidi BBM yang tepat sasaran diharapkan bisa langsung mengarah ke perorangan bukan lagi subsidi ke barang seperti BBM.

Karena seperti yang diketahui saat ini, subsidi yang akan digelontorkan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun ini sangat besar atau mencapai Rp 502,4 triliun. Anggaran subsidi itu termasuk di dalamnya adalah untuk BBM, LPG dan juga listrik.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa, untuk menyasar subsidi ke orang yang berhak saat ini problemnya masih terdapat di data. Sehingga kementerian atau lembaga dinyatakan masih ragu-ragu mengambil tindakan dalam pemberian subsidi BBM tepat sasaran ke orang.

Baca: Isu Harga BBM Pertalite Naik Rp 10.000/Liter, Ini kata Ahok

"Apapun selalu di data, sehingga kalau kita buat sebuah platform aplikasi untuk subsidi masuk ke orang, masih sering kementerian itu ragu-ragu karena keakuratan data masih banyak yang mempertanyakan," kata Jokowi kepada ²©²ÊÍøÕ¾ dalam Economic Update 2022, Kamis (18/8/2022).

Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengatakan pihaknya masih melakukan hitung-hitungan terkait dengan pengembangan sistem melalui aplikasi, supaya penerima subsidi bisa lebih tepat sasaran. Sebab, saat ini, kata Jokowi, penggunaan BBM seperti Pertalite dan Solar Subsidi masih dipakai untuk mobil-mobil mewah.

"Kalau subsidi bisa masuk ke orang, bisa tepat sasaran. Misalnya Pertalite, mobil-mobil mewah masih mengisi bahan bakar dengan Pertalite. Harusnya kan ndak seperti itu. Harusnya kaya solar yang berkaitan dengan truk untuk transportasi barang atau bus untuk transportasi orang mestinya seperti itu," ungkap Jokowi.

Baca: Rumor! Harga BBM Pertalite Naik Masih di Bawah Rp10.000/Liter

Nah, berkenaan dengan skema pembatasan pembelian BBM bersubsidi ini, Presiden Jokowi membeberkan terdapat tiga skema yang saat ini sedang dibahas.

Diantaranya: Pertama, masih dibahas mengenai apakah pembatasan dilakukan berdasarkan besaran kriteria mesin ber cubicle centimeter (cc) kendaraan. Kedua, apakah yang berhak membeli Pertalite hanya mobil umum dan roda dua atau motor saja.

Ketiga, hanya untuk warga yang tidak mampu berdasarkan data dan akan diberikan subsidi melalui PKH atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) ataupun Bantuan Sosial (Bansos) sembako. "Itu yang kemungkinan bisa dipakai, tapi masih ada alternatif yang belum final," tandas Jokowi.

(pgr/pgr) Next Article Subsidi BBM Bisa Makin Bocor Kalau Tak Tepat Sasaran!