²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøվ Indonesia - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Juan Permata Adoe mengatakan, kenaikan harga BBM tak terelakkan. Hanya saja, imbuh dia, keputusan itu bukan lagi menjadi beban pemerintah.

"BBM harus naik, nggak bisa. Tetap harus ikut naik, pelan-pelan ikutin. Tapi harus cerdas. Ada yang bilang nggak usah naikin, terjadi keributan, protes, demo buruh, nggak ada hubungannya," kata Juan kepada ²©²ÊÍøÕ¾, Kamis (1/9/2022).

"Udah disediain Pertalite yang harganya lebih murah, biosolar yang lebih murah. Tinggal orang milih. Tapi kan orang mau pindah kenyamanan itu susah," tambahnya.

Baca: Harga Pertalite Naik Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi! Asal...

Karena itu, lanjut dia, pemerintah, swasta, hingga BUMN harus kompak mendongkrak ekspor nonmigas Indonesia. Untuk memacu peningkatan pendapatan negara lewat pajak dan devisa.

"Itu yang dicari, itu yang lagi dikerjain KADIN," ujar Juan.

Dengan begitu, kata Juan, pemerintah bisa memiliki ruang untuk menopang daya beli masyarakat dan membayar ongkos impor migas. Pada saat bersamaan, tingkat kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat.

"Nggak ada istilah terpaksa, hidup harus kreatif, seefisien mungkin. Bagaimana caranya supaya Indonesia itu nyaman, investasi masuk, lapangan kerja tumbuh. Taraf hidup meningkat. Mau BBM naik Rp1.000 atau nggak, nggak masalah lagi nanti," kata Juan.

"Negara punya income mendukung impor migas," lanjutnya.

Baca: Horee! Ojol Kebagian Bansos BBM, Silakan Tagih ke Anies Cs

Memang, lanjut dia, keputusan menaikkan atau menurunkan harga BBM harus memperhitungkan efek sosial dan politik.

"Jangan sampai naik-naikin aja, lalu mempersulit. Makanya, ekonomi harus diseimbangkan. Genjot ekspor semaksimal mungkin, harga bersaing, ada yang beli, income kita tinggi, kita bisa bayar BBM berapa pun," katanya.

Dia mencontohkan, Indonesia bisa memacu ekspor pangan seperti minyak goreng. Apalagi, sawit adalah salah satu keunggulan Indonesia. Negara dengan populasi tinggi seperti China, katanya, pasti selalu membutuhkan tambahan pasokan pangan untuk warganya.

Tarik-ulur Harga BBM

Terkait tarik-ulur pengumuman keputusan harga BBM bersubsidi, Juan mengatakan, hal itu bukan lagi di tangan pemerintah.

"Pastinya, Pertamina sudah menemukan sedikit demi sedikit jalan keluar mengatasi biaya tinggi. Sehingga, mengatakan putus harga naik atau tidak sudah nggak ada bobotnya di pemerintah lagi," kata Juan.

Keputusan itu, lanjutnya, ada di Pertamina. Sebagai badan usaha yang mempunyai perhitungan untung rugi.

Baca: Potret 'Kepanikan' Warga Harga BBM Mau Naik, SPBU Menumpuk!

"Kalau dia rugi kan nggak bisa juga, kalau masih untung kan masih bisa jalan. Kalau Pertamina sudah bisa dapat bahan baku dari negara yang bisa kasih diskon, hitungannya lebih murah. 'Oh rakyat Indonesia masih bisa bayar'. Begitu," kata Juan.

"Jangan membiasakan diri pemerintah yang harus bertanggung jawab. Tinggalkan era itu. Dulu begitu, sekarang lepas. Subsidi minyaknya juga kan semakin nggak terlalu besar," pungkas Juan.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) justru berpendapat lain. Meski tak bisa menolak kenaikan harga BBM, Apindo berharap pemerintah menunda agar harga BBM tidak dinaikkan sekarang. Sebab, pengusaha belum siap dengan efek yang akan ditimbulkan.

(dce/dce) Next Article Harga BBM Naik, Upah Naik Juga? Ini Kata Bos Pengusaha