²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri Pertemuan Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim (Coalition of Finance Ministers for Climate Action) di Washington DC, Amerika Serikat. Sebagai pimpinan koalisi, Sri Mulyani mengutarakan ancaman pemanasan global begitu nyata.

"Dunia kita saat ini berbeda dengan saat kita memulai Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim empat tahun lalu. Peristiwa cuaca ekstrem lebih sering terjadi dan naiknya permukaan laut akibat pemanasan global dapat berdampak pada 600 juta orang yang tinggal di wilayah pesisir," ujar Sri Mulyani dikutip dari siaran pers, Kamis (13/10/2022)

"Pada saat yang sama, kita menghadapi biaya energi yang lebih tinggi, kondisi pembiayaan yang lebih ketat, dan ruang fiskal yang terbatas untuk mengelola pemulihan ekonomi pasca pandemi. Untuk menghindari skenario iklim terburuk diperlukan koordinasi global dalam menyediakan instrumen yang tepat termasuk untuk ketersediaan pendanaan transisi," jelasnya.

Baca: Airlangga Hartarto Sebut Krisis 5C Lebih 'Ngeri' Dari 1998

Sementara itu, situasi global dipenuhi ketidakpastian. Ekonomi global diperkirakan alami pelemahan, salah satunya akibat perang Rusia dan Ukraina. Banyak negara akan alami tekanan, sehingga fokus untuk bersama-sama mengatasi persoalan perubahan iklim menjadi teralihkan.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, Finlandia, Indonesia serta Sekretariat Koalisi memilih pembahasan transisi hijau dan masa depan kontribusi dari Koalisi pada Conference of Parties (COP 27) sebagai sub topik Pertemuan Tingkat Menteri ke-8 kali ini di Washington DC.

Koalisi tersebut akan menghasilkan laporan tentang penguatan peran kementerian keuangan para negara anggota untuk mendorong aksi iklim dan investasi menjelang COP 27. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana para kementerian keuangan berperan untuk menciptakan lingkungan pendukung serta membenahi fungsi kebijakan makro dan fiskal agar dapat mendorong aksi iklim dan investasi.

"Transisi hijau telah memperoleh dimensi baru selain perjuangan melawan perubahan iklim. Dengan melepaskan diri dari bahan bakar fosil, kita mengurangi ketergantungan kita pada negara-negara yang memproduksi energi berbasis fosil," ungkap Annika Saarikko, Menteri Keuangan Finlandia dan co-chair dari Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim.

"Pada saat yang sama, kita mencegah guncangan yang disebabkan oleh pasar energi terhadap perekonomian kita, seperti yang kita alami sekarang. Dengan transisi hijau, kita dapat lebih siap untuk menghadapi jenis krisis ini dan melindungi stabilitas masyarakat kita," tambahnya.

Baca: Warning Sri Mulyani: 8 Bulan Lagi Ada Krisis Besar!

Pada pertemuan tersebut para Menteri memberikan perhatian khusus pada aspek ekonomi dan finansial transisi hijau, mendiskusikan gagasan atas pengambilan kebijakan yang efektif serta berbagi pengalaman dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam masa transisi. Mereka menekankan bahwa menteri keuangan memainkan peranan penting dalam mendukung transisi hijau, termasuk transisi ke energi bersih dengan mempertimbangkan keunikan dan kondisi-kondisi khusus di negaranya masing-masing.

Anggota Koalisi juga menggarisbawahi akan pentingnya keberlanjutan kerjasama dengan 25 mitra institusional dan rekan negara lainnya. Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim pun telah menerima 7 anggota negara baru yakni Australia, Kamerun, Djibouti, Irak, Kazakhstan, Mozambik, dan Singapura yang telah tergabung dalam Koalisi sejak Pertemuan Tingkat Menteri ke-7 di bulan April 2022. Hingga kini keanggotaan Koalisi mencakup 78 negara anggota.

Pertemuan Tingkat Menteri ke-8 menghasilkan Ringkasan Rapat Co-Chair yang dirilis setelah pertemuan berakhir. Sebagai tambahan, beberapa negara anggota Koalisi dan mitra institusional juga memberikan masukan dalam bentuk video selama proses pertemuan berlangsung.

Baca: Pejabat PBB Sebut Perang & Krisis Energi sebagai 'Berkah'

Pada akhir pertemuan diumumkan bahwa Belanda telah terpilih sebagai Co-Chair untuk menggantikan Finlandia setelah masa jabatan Finlandia yang telah berlangsung selama 4 tahun akan berakhir pada April 2023. Indonesia masih akan menjabat sebagai co-chair dari Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim dengan perpanjangan jabatan 1 tahun mulai April 2023 hingga 2024.

(mij/mij) Next Article Sri Mulyani Sebut Indonesia Jadi Sorotan Dunia, Karena Apa?