²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Komisi IV DPR mencecar pemerintah mengenai stok beras dan produksi beras nasional. Di tengah mencuatnya wacana impor beras menyusul minimnya cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengakui kesulitan melakukan pengadaan CBP, yang ditargetkan pemerintah harus 1-1,2 juta ton per akhir 2022. Sementara, saat ini stok CBP Bulog kurang dari 600 ribu ton.

"Panen juga sudah nggak ada. Dengan kondisi anomali cuaca seperti sekarang, kemungkinan Januari nanti juga belum. Kami melakukan pendekatan ke perusahaan besar, mereka nggak bersedia juga karena harus jaga suplai ke pasarnya," kata Buwas saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR, Rabu (23/11/2022).

"Kalau kita debat nggak akan selalu karena merasa paling benar. Ini sudah ada keputusan rakortas. Dan keputusan rakortas itu semua menteri yang terkait itu sudah memberikan keputusan. Bulog hanya melaksanakan perintah penugasan," tambahnya.

Buwas memperingatkan ancaman kisruh yang bisa terjadi jika kemudian krisis beras di dalam negeri terjadi.

Baca: Impor Beras Makin Nyata, Bos Bulog Buka-bukaan

"Kalau kita masih berkutat ini, kalau terjadi betul-betul, nggak bisa didatangkan, barangnya tidak ada ya saya nggak tahu lagi harus bagaimana kita menangani. 2 kali janji, lagu aja jangan sampai 3 kali, pak," tukasnya.

"Kita jangan bermain-main, pangan dasar. Beras ini. Bukan nggak berpihak petani, tapi nggak ada barang., nggak sesuai target," kata Buwas.

Hadir juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Dia memperingatkan posisi stok beras pemerintah saat ini dalam bahaya.

"Kalau tidak top up stok Bulog, sampai akhir tahun akan turun terus ke 342.801 ton. Dan ini sangat bahaya karena Bulog nggak akan bisa intervensi ketika terjadi suatu kondisi tertentu. Harga tinggi, atau ada kejadian luar biasa (KLB) seperti di Cianjur, kita nggak berharap," kata Arief.

Rapat diwarnai perdebatan panas antara Kementerian Pertanian (Kementan), Bapanas, Bulog, dan Komisi IV DPR.

Baca: Lonceng Bahaya Stok Beras Nasional, Warning Jokowi Nyata?

Baik Bapanas maupun Bulog mempertanyakan posisi beras yang dijanjikan Kementan. Sementara Kementan berkutat data produksi mengacu data BPS.

"Punten pak Sekjen (Sekjen Kementan), kebutuhan Bulog 600 ribu ton supaya nggak impor, bisa disiapkan nggak?" kata Anggota Komisi IV DPR RI Slamet.

"Kami bisa siapkan," kata Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono.

"Sanggup," tanya Slamet menegaskan dan disanggupi Kasdi.

Ketua Komisi IV DPR Sudin kemudian mempertanyakan apa konsekuensi jika tidak ada beras yang dijanjikan Kementan tersebut?

"Kan ini forum publik, ada legalitasnya, ada notulensi rapat. Kalau di rapat ini disepakatu Kementan dan tidak terjadi, tinggal salahin pak Jokowi saja, gampang," kata Slamet.

"Saya begini bukan benci pak Jokowi, tapi ini memastikan pemerintah satu data, tapi ini berbeda. Sementara Kementan menyanggupi. Lalu kenapa harus ngotot impor? Ada apa?," tukas Slamet.

(dce/dce) Next Article Siap-siap, RI Bakal Kebanjiran Beras Impor, Ini Sebabnya