²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dipertahankan pada tahun depan.

Perry mengungkapkan kebijakan inti dipertahankan dalam rangka mendorong pertumbuhan kredit pada tahun depan.

"Kebijakan makroprudensial longgar akan kamu dipertahankan untuk mendorong kredit perbankan bagi dunia usaha," ujar Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2022, Rabu (30/11/2022).

Hal ini, kata Perry, akan terus dijalankan dengan berkoordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang terdiri dari pemerintah, OJK, dan LPS.

Adapun, kebijakan makroprudensial yang longgar tersebut dituangkan dalam lima hal. Pertama, kebijakan uang muka 0 persen bagi kredit rumah dan kendaraan yang akan dipertahankan tetap berlaku hingga 2023.

Baca: Dunia Kacau Balau, BI: Kita Harus Bersiap Hadapi Resflasi!

Kedua, insentif giro wajib minimum (GWM) yang akan ditingkatkan untuk dorong sektor periortas termasuk KUR UMKM dan ekonomi hijau.

Ketiga, kebijakan sistem pembayaran untuk akselerasi digitalisasi seusai blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025 yang mencakup pengembangan digital rupiah serta perluasan kerja sama antar negara lima program.

Pertama, perluasan standar nasional sebagai satu bahasan layanan sistem pembayaran nasional.

"(Kedua) Kolaborasi BI dengan industri QRIS diperluas dengan target 45 juta BI-Fast, kerja sama Asean-5 dengan quick response dan LCS diperluas selain ke Asean dan India," paparnya

Kemudian, konsoldiasi sistem pembayaran nasional sebagai satu bangsa secara end-to-end dari digitalisasi perbankan dan jasa pembayaran hingga e-commerce membangun unicorn Indonesia yang sehat dan kompetitif serta inovatif, dalam rangka menghadapi tuntutan internasional seusai kesepakatan G20 crossbodrder payment.

Ke depan, BI juga bersiap mendorong reseller wholesale CBDC rupiah. Keempat, BI juga mendorong, integrasi interkoneksi dan interoperabilitas sebagai satu ekosistem ekonomi keuangan digital nasional secara bertahap. Integrasi ini mencakup BI Fast dengan BI RTGS dan kemudian gerbang pembayaran nasional dalam rangka penerbitan rupiah digital.

Kelima, pengembangan rupiah digital sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia.

(haa/haa) Next Article Rupiah Kertas Terbaru Lebih Canggih, Cek Tampilannya di Sini!