²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Korea Selatan (Korsel) menghadapi aksi pemogokan skala nasional dari serikat pekerja dan pengemudi truk. Akibatnya hampir 100 pom bensin di seluruh negeri krisis pasokan.

Pemogokan para pengemudi truk atas program upah minimum, yang dimulai sejak 24 November, telah menghasilkan dua sesi negosiasi antara serikat pekerja dan pemerintah. Namun sejauh ini belum ada terobosan.

Melihat makin tipisnya pasokan bahan bakar dan bahan bangunan, pemerintah Korsel meningkatkan tekanan untuk mengakhiri pemogokan sejak Minggu (4/12/2022) lalu.

Presiden Yoon Suk Yeol memerintahkan persiapan untuk mengeluarkan perintah kembali bekerja bagi pengemudi di sektor-sektor seperti penyulingan minyak dan pembuatan baja. Pekan lalu, Yoon juga meminta perintah yang sama untuk 2.500 pengemudi truk industri semen.

Baca: Putin Eksekusi Mati Komandan Rusia di Perang Ukraina, Kenapa?

Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU), payung bagi serikat pekerja truk, menyebut perintah mulai bekerja Yoon setara dengan darurat militer dan mengatakan pemerintah harus bernegosiasi.

Akibat tidak adanya hasil yang signifikan dari pertemuan sebelumnya, KCTU juga mengatakan akan kembali melancarkan pemogokan umum untuk mendukung para pengemudi pada Selasa (6/12/2022).

Hingga Senin sore, hampir 100 SPBU kehabisan bahan bakar. Sekitar 60% SPBU berada di provinsi Seoul dan Gyeonggi, wilayah berpenduduk padat di dekat ibu kota, menurut data Korea National Oil Corp. Jumlah ini naik dari 21 SPBU, yang menurut Kementerian Perindustrian kehabisan bahan bakar sejak 28 November.

Di tengah melonjaknya biaya bahan bakar, sebanyak 25.000 pengemudi truk meminta pemerintah untuk menyediakan sistem pembayaran minimum permanen "tarif pengangkutan aman". Sistem ini telah diperkenalkan sementara pada 2020 untuk sebagian kecil lebih dari 400.000 pengemudi truk.

Baca: Bye China! India Bakal Jadi Penyelamat RI Tahun Depan

Pemerintahan Yoon mengatakan tidak akan menyerah pada tuntutan serikat pekerja. Pemerintah mengatakan akan memperpanjang program saat ini selama tiga tahun lagi.

"Dampak pemogokan umum tidak jelas dan bergantung pada partisipasi," kata Han Sang-jin, juru bicara KCTU, mengutip Reuters.

Pada Senin, Menteri Tenaga Kerja Lee Jung Sik mengatakan pemogokan umum tidak akan memenangkan dukungan publik.

Baca: Kegelapan Segera Datang Eropa, Prancis Kena Duluan

Serangan tersebut telah mengganggu rantai pasokan Korsel, dan menelan biaya lebih dari 3,2 triliun won dalam pengiriman yang hilang selama 10 hari pertama, kata kementerian industri pada Minggu.

Kerugian diperkirakan akan meningkat di berbagai industri, tetapi lalu lintas di pelabuhan sedikit meningkat menjadi 69% dari rata-rata sebelum pemogokan sejak pesanan kembali dikeluarkan, menurut data pemerintah.

(luc/luc) Next Article WNI Jangan ke Korsel Dulu, PM Warning Covid Meledak 200 Ribu