²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Pembangunan rumah jabatan menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah dimulai. Rencananya ada 36 unit rumah yang akan dibangun.

Selanjutnya, akan dibangun rumah pejabat pemerintahan lainnya, meski belum bisa dipastikan jadwalnya.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, ada enam kategori hunian yang akan dibangun. Yaitu, rumah menteri atau pejabat tinggi negara akan disediakan rumah tapak dengan luas unit 580m2. Pejabat negara lainnya akan dibangun rumah tapak dengan luas 490m2 dan eselon I dengan luas 390m2.

Sementara untuk eselon II dan III, serta pejabat fungsional akan disediakan rumah susun dengan luas unit yang berbeda.

"Untuk pejabat yang lain, pake rumah susun seperti apartemen," ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga kepada ²©²ÊÍøÕ¾, dikutip Rabu (14/12/2022).

Baca: 36 Menteri Jokowi Pindah, Rumah Dinas Mulai Dibangun di IKN

Namun, dia mengaku belum bisa mengungkapkan jadwal pembangunan untuk rumah pejabat selanjutnya, karena masih proses persiapan. Dan untuk saat ini tim pembangunan masih akan berfokus terlebih dahulu kepada pembangunan rumah tapak menteri.

"Belum (tahu kapan dibangunnya), sedang dalam proses persiapan. Kita masih mematangkan itunya dulu," ujarnya.

Menurut Danis, nantinya akan dipersiapkan kurang lebih 50 tower rumah susun untuk hunian pejabat, dengan target dapat menampung sekitar 1.700 ASN, TNI, Polri, dan pejabat lainnya.

"Intinya kita mau mempersiapkan kurang lebih 50 tower lah. Sementara ada planning kita hitung-hitung sekitar 50 tower. Kita punya target untuk hunian ASN, TNI, Polri sekitar 1.700 itu yang sedang kita upayakan," ungkap Danis.

"Kita sudah punya konsep pembagiannya. (Nanti angkanya sekian ribu) dibagi-bagi. Sudah ada hitungannya," pungkasnya.

Baca: Otorita Bantah Revisi UU IKN Cuma Buat Segelintir Investor

Sebelumnya, Kementerian PUPR mengungkapkan, proses awal pembangunan rumah menteri di IKN dimulai sejak 7 Desember 2022. Yang ditandai dengan penandatanganan kontrak antara Kementerian PUPR dan penyedia jasa.

Luas bangunan rumah tapak menteri ini dirancang 580 m2 di atas lahan seluas 1.000 m2

Mengikuti kontur tanah, rencananya akan ada dua tipe desain yang telah disiapkan untuk rumah tapak menteri demi. Yaitu downslope (mengikuti kontur tanah ke bawah/turun) dan upslope (mengikuti kontur tanah ke atas/naik).

Bangunan rumah tapak menteri ini nantinya dilengkapi dengan kamar tidur utama plus kamar mandi, kamar tidur tamu dan kamar mandi, serta masing-masing kamar tidur dan kamar mandi untuk sopir dan asisten rumah tangga.

Ruang fungsional lainnya adalah ruang keluarga, ruang makan, ruang kerja, area kedinasan. Juga disiapkan dua dapur, yakni dapur kering dan dapur basah, garasi, ruang pakaian, ruang pompa, serta ruang cuci dan ruang jemur.

Baca: 36 Menteri Jokowi Pindah, Rumah Dinas Mulai Dibangun di IKN

"Mulai 7 Desember (2022) proses pembangunan rumah tapak jabatan Menteri di KIPP IKN secara resmi dimulai diawali dengan penandatanganan kontrak antara Kementerian PUPR dengan penyedia jasa," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, dalam keterangan resmi dikutip Rabu (14/12/2022).

Iwan menambahkan, pembangunan rumah tapak menteri di IKN ditargetkan rampung dalam 550 hari kalender, dan pekerjaan sudah akan selesai pada bulan Juni 2024 mendatang.

"Jadi semua pekerjaan harus dilaksanakan sesuai jadwal dan dilaksanakan sebaik mungkin," pungkas Iwan.

(dce) Next Article Bentar Lagi Dibangun, Kantor Kemenko & Rumah Menteri di IKN