²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Pemerintah tetap membahas kenaikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) meski menjadi polemik di tengah masyarakat. Suara penolakan kebijakan penyesuaian tarif sudah mengemuka, namun nampaknya pemerintah tetap bersikukuh untuk menerapkannya.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal dalam Penandatanganan Kontrak Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/Pso) dan Subsidi Angkutan Perintis Tahun Anggaran 2023, Jumat (30/12/22) juga sudah mengungkit kelebihan dana yang muncul dari penyesuaian tarif tersebut.

"Dengan adanya yang kemarin kita bicarakan, isu-isu gimana subsidi tepat sasaran, nanti kita bahas supaya aman, kalau ada kelebihan nanti mau dibawa kemana? Jadinya uangnya tuh ngga hilang. Gimana meningkatkan sistem pelayanan perkeretaapian," katanya.

Rencana kenaikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) yang saat ini tengah digodok pemerintah membuat polemik baru. Pasalnya, kenaikan tarif tersebut hanya akan berlaku pada penumpang dengan kelas ekonomi menengah ke atas. Namun, Kemenhub tetap bersikukuh untuk mendukung rencana tersebut.

"Kami sepakat kami sangat mendukung kemajuan perkeretaapian, apapun yang dilakukan kawan-kawan operator Sepanjang meningkatkan kenyamanan, keselamatan kami mendukung, anggaran pun kami upayakan jika nantinya butuh tambah tambahan," kata Risal.

Sebelumnya Menhub Budi Karya Sumadi menyebut bakal menyesuaikan tarif KRL. Meski tidak menggunakan bahasa naik, namun dalam pelaksanaannya bakal mengarah pada kenaikan tarif KRL.

"Kalimatnya bukan naik, tapi subsidi tepat sasaran. Contoh, bayangkan di Jakarta, semua menggunakan KRL. Itu hanya bayar Rp 4 ribu. Cost-nya mungkin bisa Rp10 ribu atau Rp15 ribu," kata BKS.

Rencana ini menjadi ironi ketika pemerintah juga tengah berencana akan memberikan subsidi sebesar Rp 80 juta kepada pembeli mobil listrik yang diproduksi di dalam negeri, guna untuk menekan emisi karbon.

"Lalu mau disebut apa subsidi Rp 80 juta pada pengguna mobil listrik? Subsidi BBM untuk kendaraan bermotor pribadi mau disebut apa? Seharusnya Kemenhub (Kementerian Perhubungan) berterima kasih kepada masyarakat kelas menengah yang mau meninggalkan mobilnya, atau minimal motornya dan kemudian memilih menggunakan KRL, Transjakarta, dan angkutan umum lainnya," ujar Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI ) Tulus Abadi.

(hoi/hoi) Next Article Ada Kereta Baru Semarang - Ketapang, Tarifnya Mulai Rp150.000