²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Krisis ekonomi mulai menyerang dunia. Bahkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada pertengahan bulan lalu menyampaikan sudah ada 47 negara yang menjadi 'pasien' dari lembaga perbankan Dana Moneter Internasional (IMF).

Nyatanya, ada salah satu negara besar dunia yang masuk dalam krisis itu. Negara itu adalah Pakistan.

Negara berpenduduk kelima terbesar di dunia itu saat ini sedang mengalami krisis devisa yang diikuti oleh inflasi yang tinggi. Bahkan, per 6 Januari, Bank Negara Pakistan dilaporkan hanya memiliki devisa sebesar US$ 4,34 miliar (Rp 64 triliun), hanya mencukupi kebutuhan impor selama tiga minggu ke depan.

Pilihan Redaksi 8 Fakta Baru Perang Rusia-Ukraina, NATO Mulai 'Seret' Asia Cerita Bantuan IMF Selalu Gagal, Justru Buat Negara Bangkrut Keji! Bom Meledak di Masjid saat Sholat Ashar, 100 Tewas

Kepala Divisi Departemen Riset IMF Daniel Leigh mengatakan sebetulnya Pakistan telah melewati tahun 2022 dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi di angka 6%. Namun lembaga itu telah menurunkan prediksinya pada 2023.

"Di tahun 2023 akan ada pelemahan karena stimulus yang telah habis dan juga inflasi yang tinggi, bank sentral telah menaikan suku bunganya 17% untuk membekukan permintaan domestik," papar Leigh dalam konferensi pers IMF, dikutip Rabu (1/2/2023).

Bencana banjir besar di Negeri Ali Jinnah itu pun telah mengganggu aktivitas rantai pasok dan juga inflasi. "Inflasi pun naik karena ini, kami melihat inflasi naik 21% di 2023. Ini juga karena pelemahan nilai tukar," tambahnya.

IMF sendiri tahun lalu telah mencairkan bailout sebesar US$ 6 miliar (Rp 90 triliun) pada tahun 2019, yang ditambah lagi dengan US$ 1 miliar (Rp 15 triliun) tahun lalu. Namun pemberi pinjaman itu kemudian menghentikan pencairan pada bulan November karena kegagalan Pakistan untuk membuat lebih banyak kemajuan dalam konsolidasi fiskal dan reformasi ekonomi.

Meski begitu, IMF tetap menaruh perhatian pada Islamabad. Lembaga itu bahkan mengirimkan tim menuju Pakistan untuk mendiskusikan terkait bantuan pendanaan bagi negara itu pada Selasa kemarin.

Sementara itu, analis keuangan dan CEO Topline Securities, Mohammad Sohail, mengatakan pemerintah Pakistan telah melewati rintangan besar dalam mengamankan cicilan IMF berikutnya yakni penghapusan batas nilai rupee Pakistan. Tercatat, hanya dalam dua hari setelah batasan itu dihapus, rupee Pakistan telah kehilangan hampir 10% nilainya.

"Meninggalkan pasar valas untuk kekuatan pasar adalah salah satu syarat terbesar IMF, yang ditentang pemerintah di masa lalu," katanya kepada AFP.

Baca: Prancis Panas! Demo Besar Pecah, 1,2 Juta Orang Serbu Jalanan

Selain IMF, Pakistan juga mengaku telah mendapatkan tawaran bantuan dari negara-negara lainnya. Tak hanya itu, Islamabad juga mulai menjual aset di luar negeri seperti lahan dan gedung eks kedutaannya di Washington.

"Untuk mendukung Pakistan, Arab Saudi telah menyatakan kesediaannya untuk menyetor lagi US$ 2 miliar ke Bank Negara Pakistan, setelah melakukan 'studi'. Bantuan serupa juga diharapkan dari China," ujar laporan Financial Post.

"Kedutaan Besar Pakistan di Amerika Serikat telah menerima anggukan dari kantor luar negeri untuk menjual gedung lamanya, yang terbengkalai selama 15 tahun terakhir," mengutip kantor berita ARY.

Baca: Heboh Australia Tetiba Panik Satu Negara, Ini Biang Keladinya

(sef/sef) Next Article IMF Blak-blakan Alasan Negara Asia Ini Terancam Bangkrut