²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Ongkos yang perlu dikeluarkan negara-negara Eropa untuk melindungi rumah tangga dan perusahaan dari krisis energi telah mencapai hampir 800 miliar euro atau sekitar Rp 12.690 triliun (kurs Rp 16.200).

Menurut analisis peneliti dari lembaga Bruegel seperti dikutip Reuters, Senin (13/2/2023), negara-negara Uni Eropa kini telah mengalokasikan 681 miliar euro untuk percepatan penanganan krisis energi, sementara Inggris mengalokasikan 103 miliar euro dan Norwegia 8,1 miliar euro sejak September 2021.

Total 792 miliar euro telah dianggarkan, lebih tinggi dari penilaian terakhir pada November lalu senilai 706 miliar euro. Pasalnya, negara-negara Eropa harus melewati musim dingin yang suram gara-gara Rusia yang menghentikan sebagian besar pengiriman gasnya ke Eropa pada 2022.

Baca: Momen Langka! Rusia Desak NATO Rapat Darurat, Ada Apa?

Jerman menduduki peringkat pertama dengan mengalokasikan hampir 270 miliar euro. Inggris, Italia, dan Prancis adalah yang tertinggi berikutnya, meskipun masing-masing menghabiskan kurang dari 150 miliar euro. Sebagian besar negara UE menghabiskan sebagian kecil dari itu.

Berdasarkan per kapita, Luksemburg, Denmark, dan Jerman adalah pembelanja terbesar.

Pengeluaran yang dialokasikan oleh negara-negara untuk krisis energi sekarang telah melampaui dana pemulihan Covid-19 UE sebesar 750 miliar euro. Perlu diketahui, disetujui pada 2020, Brussel mengambil utang bersama dan menyebarkannya ke 27 negara anggota blok itu untuk mengatasi pandemi.

Adapun, pembaruan pengeluaran energi muncul saat negara-negara memperdebatkan proposal UE untuk lebih melonggarkan aturan bantuan negara untuk proyek teknologi hijau, karena Eropa berupaya bersaing dengan subsidi di Amerika Serikat dan China.

Baca: Heboh Malaysia Temukan Kampung Ilegal WNI di Pelosok Hutan

Rencana tersebut menimbulkan kekhawatiran di beberapa ibu kota UE bahwa mendorong lebih banyak bantuan negara akan mengganggu ketenangan pasar internal blok tersebut. Jerman telah menghadapi kritik atas paket bantuan energinya yang sangat besar, yang jauh melampaui kemampuan negara-negara UE lainnya.

Bruegel mengatakan pemerintah telah memfokuskan sebagian besar dukungan pada langkah-langkah yang tidak ditargetkan untuk mengekang harga eceran yang dibayar konsumen untuk energi, seperti pemotongan PPN pada harga bensin atau listrik.

Baca: Turki Makin Kacau! Ramai Penjarahan Toko di Wilayah Gempa

Menurut Bruegel, dinamika itu perlu diubah karena negara akan kehabisan ruang fiskal untuk mempertahankan pendanaan sebesar itu.

"Alih-alih langkah-langkah menekan harga yang merupakan subsidi bahan bakar fosil secara de facto, pemerintah sekarang harus mendorong lebih banyak kebijakan pendukung pendapatan yang ditargetkan ke dua kuintil terendah dari distribusi pendapatan dan menuju sektor strategis ekonomi," kata analis riset Giovanni Sgaravatti.

(luc/luc) Next Article Eropa Makin Ngeri, Satu Lagi Negara Teriak Bakal Gelap Gulita